,

APBD 2014 Tak Sesuai Program 2015, Kisruh Hak Angket

HARIANACEH.co.id — Kisruh APBD DKI 2015 dinilai akan menghambat pembangunan di Ibu Kota. Gubenur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berniat menggunakan APBD 2014 untuk pembangunan. Namun wacana itu dinilai tidak tepat.

Manager Advokasi Seknas Fitra, Apung Widadi menyayangkan mediasi antara DPRD dan Pemprov DKI di Kementerian Dalam Negeri tidak mencapai kesepakatan. Padahal APBD sangat penting untuk masyarakat Jakarta. “Ini sangat merugikan masyarakat, bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJS), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan lainnya akan terhambat,” kata Apung, Minggu (8/3/2015).

Terkait wacana penggunaan APBD 2014, Apung menegaskan, Fitra tidak setuju dengan keinginan mantan Bupati Belitung Timur itu. Sebab, anggaran tahun lalu tidak sesuai dengan kondisi perekonomian Jakarta tahun 2015.

“Seluruh kegiatan pembangunan yang direncanakan tahun ini tidak bisa semuanya dicapai bila menggunakan anggaran tahun lalu. Saya minta alternatif itu disingkirkan Pak Basuki. Kalau pakai APBD DKI yang lalu, Pemprov DKI tidak bisa bebas memakai anggaran untuk peningkatan kepentingan publik. Seperti KJS dan KJP,” ujarnya.

Fitra berharap DPRD dan Pemprov DKI mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik APBD DKI 2015. “Kami ingin musyawarah dan mufakat dikedepankan. Jangan sampai ada yang kebablasan dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

loading...

Penyakit Jiwa Rodrigo Makin Parah Jelang Eksekusi Mati

April 2015, Ini Tarif KA Ekonomi dan KA PSO