,

KTNA Gugat Sengketa Informasi Publik Ke Komisi Informasi Aceh

HARIANACEH.co.id — Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Aceh Tamiang, mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Aceh (KIA) dengan termohon Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pertanian dan Peternakan(Distanak) setempat.

“Surat gugatan sengketa informasi telah diserahkan ketua bidang advokasi hukum dan penguatan kelembagaan KTNA Aceh Tamiang Syahzevianda yang diterima staf KIA di Banda Aceh sekira pukul 10.30 Wib tadi,” ungkap Ketua KTNA Aceh Tamiang, Hendra Vramenia di Karangbaru, Selasa (30/6/2015).

Adapun yang menjadi obyek sengketa, lanjut dia, meliputi informasi tentang Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Padi, Jagung, Kedelai (Pajale) tahun 2015. Kemudian, Petunjuk Pelaksanaan dan Petujuk Teknis (Juklak/Juknis) program program GPPTT Pajale. Program Integrasi Sapi dan Sawit tahun 2015 beserta Juklak dan Juknisnya, serta informasi mengenai CPCL program perluasan areal tanam (PAT) Kedelai tahun 2014.

KTNA, kata Hendra, mengirim surat nomor 009/KTNA-ATAM/IV/2015 pada tanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada PPID Distanak Aceh Tamiang untuk mengetahui informasi terkait program-program sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi, sambung dia, pihak PPID Distanak tidak merespon suratnya itu.

Setelah 10 hari kerja tidak ada jawaban, Hendra kembali melayangkan keberatan melalui surat nomor: 015/KTNA-ATAM/V/2015 pada tanggal 11 Mei 2015 kepada atasan PPID Pembantu Distanak. Namun, lebih 30 hari kerja ,atasan PPID Pembantu Distaak juga tidak membalas surat keberatan yang diajukan oleh KTNA Aceh Tamiang.

Ditambahkan, apa yang dilakukan PPID Pembantu Distanak Aceh Tamiang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan  informasi publik. Padahal UU tersebut merupakan sebuah dasar yang memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

“Informasi yang kami mohon kepada termohon ini adalah informasi yang bersifat terbuka, sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga termohon wajib memberikan informasi kepada pemohon,” tegas Hendra.

Disebutkan, sengketa informasi merupakan Instrumen bagi masyarakat untuk menjaga perilaku birokrasi agar tidak semena-mena dalam menerapkan aturan dan tidak tertutup kemungkinan dengan sengaja menyembunyikan informasi dari Publik. Padahal infomasi yang diminta KTNA bukan merupakan rahasia negara, jelas dia.

Ketua Komisi Informasi Aceh, Afrizal Tjoetra ketika dihubungi dari Langsa, Selasa sore, membenarkan telah menerima surat permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan KTNA Aceh Tamiang. (HAI/Putra)

loading...

Ribuan Industri di Jawa Tengah Terancam karena Rupiah Loyo

Tari Saman Aceh Ikut ke Pentas Dunia di Inggris dan Jepang