,

Hatta Rajasa Siap Hadapi Arbitrase Internasional

JAKARTA – Pemerintah akan tetap memberlakukan aturan pelarangan ekspor mineral mentah (ore) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mulai 12 Januari. Aturan tetap diterapkan walaupun banyak perusahaan tambang yang protes seperti halnya Freeport McMoran Copper and Gold Inc, induk perusahaan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Dalam dua hari terakhir, Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Copper and Gold Inc Richard C Adkerson mendatangi Indonesia untuk bertemu beberapa menteri. Salah satu yang ditemui yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

“Memang sama seperti ketemu Pak Hidayat (Menteri Perindustrian), kita pada dasarnya tetap berpegangan pada UU Minerba. Di mana, UU Minerba itu mewajibkan kita melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri,” ucap Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Hatta menambahkan, sedangkan untuk kontrak karya (KK) mengenai pemurnian di dalam peraturan pemerintah sudah sangat jelas. Saat ini ada dua peraturan menteri yang mengatur yakni Permen ESDM mengenai kadar ekspor mineral dan PMK mengatur bea keluar (BK) ekspor pengolahan yang belum dimurnikan.

“Dalam UU wajib ada permen berapa besar pemurnian dan sebagainya dan terkait dengan bea keluar. Yang itu sudah menjadi kebijakan yang diatur oleh Permen Keuangan,” jelasnya.

Menurutnya, pengenaan bea keluar ini di luar KK dan tidak ada di dalam UU Minerba dan PP. Dia menambahkan, dengan pengenaan bea keluar secara progresif mulai 20 hingga 60 persen membuat Freeport tidak bisa beroperasi.

“Mereka (Freeport) katakan kalau sebesar itu enggak bisa beroperasi kira-kira begitu. Saya tidak mau bicara soal angka, saya katakan masalah BK itu lebih kepada kita untuk semacam memaksa karena dalam tiga tahun itu sudah selesai smelter-nya,” kata dia.

“Kita juga akan pertimbangkan dengan hal-hal tenaga kerja karena itu juga diatur UU kalau kebijakan itu juga harus perhatikan tenaga kerja kelangsungan usaha dan lain-lain. Tapi tentu ini sudah menjadi atau diatur dalam Permenkeu,” tambahnya.

Menurut Hatta, saat ini pemerintah tidak akan mengubah atau merevisi pengenaan BK keluar. Sampai sejauh ini belum ada perubahan apa-apa. Intinya adalah bagaimana smelter dibangun secepat mungkin karena itu perintah UU.

“Iya intinya saya ingin sampaikan bahwa kita harus laksanakan seluruh UU dan seluruh peraturan kementerian yang ada. Semua menteri sama pandangannya seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah akan tetap menerapkan bea keluar, meskipun ada ancaman akan dibawa ke pengadilan arbitrase internasional. Dia menilai, hal itu merupakan hak perusahaan tambang. “Saya dengar PT Newmont hal yang sama. Ya kita hadapi itu konsekuensi. Tapi, Newmont belum ketemu,” pungkasnya.[OKZ/HA/IPL]

Sumber: Okezone

loading...

Kota Atlanta Lumpuh Karena Badai Salju

Gita Wirjawan Mundur dari Mendag