HARIANACEH.co.id — Dengan mendekatnya waktu pemilihan umum (April dan Juli), para politisi Indonesia merasa bahwa “nasionalisme sumber daya” akan menuai suara. Namun, autarki dapat merugikan perekonomian dalam jangka panjang, terutama bagi rakyat miskin. Tengok saja kebijakan Jakarta atas industri pertambangan yang dimulai pada Januari lalu dengan larangan ekspor.

Pada 12 Januari, Jakarta menggulirkan kebijakan larangan ekspor bijih mineral mentah. Langkah tersebut mengorbankan status negeri ini sebagai pengekspor utama bijih nikel (bahan baku baja), bauksit (bahan pembuat aluminium), dan bijih tembaga. Tujuan kebijakan tersebut adalah memaksa perusahaan tambang memproses bijih menjadi logam di dalam negeri. Selain berkutat dengan “hulu” pertambangan, perusahaan kini harus mengerjakan “usaha hilir” pemurnian dan pengolahan. Logam kemudian baru bisa diekspor.

Associated Press
Tambang Grasberg kelolaan Freeport-McMoRan Copper & Gold di Papua.

Namun, upaya pemurnian di Indonesia bisa sangat mahal karena buruknya infrastruktur setempat, selain juga melimpahnya fasilitas pemurnian di luar negeri. Indonesia pun tidak memiliki cukup mineral untuk menahan pasokan global. Jadi, akan lebih mudah bagi usaha hulu untuk berhenti beroperasi. Itu mengapa Kamar Dagang dan Industri mewanti-wanti mengenai ancaman hilangnya 800.000 pekerjaan karena perusahaan asing hengkang.

Barangkali setelah menyadari kesalahannya, pemerintah Indonesia menawarkan sebagian konsesi saat larangan berlaku Januari lalu. Ekspor konsentrat semi-jadi dapat berlanjut hingga 2017 karena diharapkan perusahaan-perusahaan itu telah membangun fasilitas pemurnian pada 2017. Namun, pada saat bersamaan, pajak konsentrat ekspor naik 25% dan pada 2017 angkanya menjadi 60%.

Baca Juga:  Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Menguat di Rp13.662/USD

Sejak Januari, tak satu pun bijih mineral yang keluar dari Indonesia. Tak satu pun konsentrat diekspor karena tingginya pajak. Nilai ekonomi penundaan tersebut per bulan adalah $500 juta. Pemecatan pegawai mulai terjadi, pun tuntutan perusahaan tambang lokal terhadap pemerintah.

Dua perusahaan tambang asing terbesar di Indonesia, Newmont dan Freeport-McMoRan berbicara dengan pemerintah dan mengancam akan mengajukan arbitrase internasional jika tarif pajak itu bertahan. Tak satu pun dari kedua perusahaan itu yang merinci jalan negosiasi. Namun, keduanya memiliki alasan kuat untuk pengurangan pajak. Pasalnya, pemangkasan tarif pajak akan berdampak pada berkurangnya ongkos usaha dan pekerja di Indonesia—khususnya, terkikisnya kepercayaan pada kontrak dan aturan hukum.

Baca Juga:  Menteri Eko Ungkap Peluang Sukses Sarjana di Desa

Newmont dan Freeport memiliki kontrak kerja yang berusia puluhan tahun dengan pemerintah. Kontrak itu menjamin investasi jangka panjang dan padat modal. Salah satu isi kontrak menyangkut pajak. Newmont mendapat jaminan tarif pajak korporasi 35% (ditambah royalti dan biaya lain) hingga berakhir pada 2030. Tarif itu bertahan meski tarif korporasi secara umum mengalami penurunan, seperti halnya sekarang yang dipatok 25%. Kontrak tersebut tidak menjamin perusahaan untuk dapat memangkas ongkos operasional. Namun, mereka dapat memprediksi kondisi finansial dari investasinya.

Hingga kini, pajak ekspor mineral memutus kontrak kerja pemerintah dengan perusahaan tambang. Tak satu pun politisi partai besar menunjukkan perhatian. Dalam setahun, Indonesia berpeluang untuk berbenah dan menjadi makmur. Para politisi malah asyik bermain kambing hitam dan menampik keterbukaan serta persaingan. Ini menjadi masalah bagi para investor global. Terlebih lagi para pekerja Indonesia.

Sumber: WSJ.com

loading...