HARIANACEH.co.id — Seorang sopir taksi ditahan polisi Thailand pada Senin kemarin dan didakwa berdasarkan hukum Lese Majesteatau penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Hal itu bermula karena penumpang yang menggunakan jasa taksinya melaporkan isi pembicaraan mereka selama di perjalanan.

[-“XNp3XdjOdv45Bwz0pVDM3J00GkdzEjR3”]Dilansir dari laman Thailand, Prachatai, Selasa, 3 Juni 2014, penumpang itu diketahui merupakan seorang dosen. Selama berada di perjalanan, keduanya terlibat pembicaraan mengenai ketidaksetaraan masyarakat Thailand.

Ternyata, pembicaraan itu direkam dosen tadi dan diserahkan ke polisi. Sopir taksi berusia 43 tahun itu, kini ditahan di kantor polisi Phaya.

Ini bukan kali pertama hukum penghinaan terhadap Raja diberlakukan di Thailand. Menurut laman The Diplomat, di tahun 2005 silam, sebanyak 33 dakwaan Lese Majeste diproses hingga ke pengadilan.

Baca Juga:  Pasca Mengungsi, Hampir 1 Juta Warga Irak Kembali Kerumah Mereka

Angkanya kian meningkat di tahun 2007 menjadi 126, tahun 2009 ada 164 kasus. Bahkan, saat Thailand dipimpin mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva jumlah kasusnya mencapai 478 di tahun 2010.

Salah satu kasus Lese Majeste yang membetot perhatian publik, ketika editor majalah pendukung PM Thaksin Shinawatra, Somyot Prueksakasemsuk divonis 11 tahun, akibat menghina keluarga kerajaan. Dalam majalahnya Voice of Thaksin, ada dua artikel yang memuat karakter fiksi mirip Raja Bhumibol Adulyadej.

Somyot mengaku tidak bersalah dan mendebat posisinya di redaksi sebagai editor dan bukan penulis artikel. Si penulis artikel itu, malah tidak didakwa sama sekali. Seruan dari berbagai organisasi seperti Human Rights Watch, Amnesti Internasional dan PBB, menuntut agar Somyot dibebaskan.

Baca Juga:  Presiden Korsel Pecat Menkes, Wabah MERS Berakhir

Identitas nasional

Bagi warga Thailand, Raja adalah sosok yang sangat dihormati. Sosok Raja dan Ratu dianggap sebagai identitas nasional Thailand. Foto mereka pun bahkan terpasang di hampir setiap rumah dan gedung perkantoran.

Oleh sebab itu, terdapat aturan yang mengatur penghinaan terhadap sosok Raja. Aturan itu diberlakukan sejak Thailand menjadi negara monarki konstitusional di tahun 1932.

Bahkan, Konstitusi Thailand di tahun 2007 silam semakin memperkuat aturan itu. Dalam pasal 112 UU itu, terdapat pernyataan yang jelas, yaitu bagi siapa pun yang memfitnah, menghina atau mengancam Raja, Ratu, pewarisnya atau bupati dapat dihukum penjara antara tiga hingga 15 tahun.

Namun, banyak pihak mengkritik, aturan hukum ini sengaja dimanfaatkan sebagai alat untuk membungkam lawan politik di Negeri Gajah Putih. (Viva)

 

loading...