HARIANACEH.co.id — Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemberian sanksi bagi oknum Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang terbukti melakukan pendataan pilihan warga dan diduga mengarahkan untuk memilih salah satu capres sudah tepat.

[-“VZCpr8PAsQA1k8xpmQm4wTUlQApnoA7r”]“Yang penting sudah diberikan sanksi, saya yakin tidak semua, hanya oknum,” kata Jokowi usai menghadiri acara haul wafatnya Ketua MPR RI Taufik Kiemas, di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Minggu (8/6/2014) malam.

Dia mengatakan, seharusnya seluruh anggota TNI dan Polri tidak berpolitik praktis dan harus bersikap netral dalam menghadapi Pemilu. Gubernur DKI nonaktif ini juga tidak mau berprasangka soal siapa penggerak oknum Babinsa tersebut.

Baca Juga:  Ini Pesan Ketua Umum PDI-P untuk Jokowi jika Jadi Presiden

Nggak ngerti ya, gerak atas inisiatif sendiri atau perintah ya ndak tau. Nggak boleh menduga-duga,” tuturnya.

Jokowi mengaku kecewa dengan adanya peristiwa tersebut. Dia khawatir, jika apa yang dilakukan oknum Babinsa itu bersifat masif, maka akan menurunkan elektabilitasnya karena pemilihnya dipengaruhi.

“Kalau masif ya mempengaruhi,” katanya.

Babinsa yang dimaksud adalah Koptu Rusfandi, anggota Koramil Gambir, Jakarta Pusat, yang melakukan pendataan preferensi warga. Dirinya akhirnya dinyatakan bersalah oleh Markas Besar Angkatan Darat karena Pimpinan TNI AD tidak pernah memerintahkan jajarannya melakukan pendataan pilihan warga. Terkait dugaan Koptu Rusfandi mengarahkan warga memilih capres-cawapres nomor urut 1, hal itu tidak terbukti.

loading...