[-“Bp1QMlznxSXxHn7mQICQHI5nFrn0IWHq”]HARIANACEH.co.id — Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mendesak pemerintah negerinya untuk menyensor internet demi menjaga “moralitas publik”.

Mahathir, perdana menteri paling lama dalam sejarah Malaysia (1981-2003), merupakan figur yang masih berpengaruh dalam perpolitikan Malaysia.

“Internet telah memainkan peran penting dalam melemahkan moralitas publik,” kata politikus berusia 89 tahun itu dalam blog pribadinya, Jumat (1/8/2014).

“Saya tidak peduli betapa sakralnya kebebasan tetapi menurut saya saatnya berbagai pemerintah, setidaknya pemerintah Malaysia untuk menyensor internet,” tekan Mahathir, salah satu tokoh senior UMNO, partai berkuasa di Malaysia.

Desakan Mahatir itu berbeda dengan ucapannya pada 1990an, saat masih menjabat sebagai perdana menteri, yang mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menyensor internet.

Baca Juga:  Video 4K 360 Derajat Bisa Direkam Oleh Helm Pintar Satu Ini

“Saat itu saya belum tahu kekuatan Internet dan saya berjanji bahwa kami (saat itu sebagai perdana menteri Malaysia) tidak akan menyensornya. Tetapi saat ini saya telah mengubah pendirian saya,” tegas dia.

Mahathir, yang juga pengguna media sosial, mengklaim bahwa Internet sebenarnya sudah sejak lama disensor.

“Saya sendiri sudah menjadi korban sensor internet. Ketika saya menulis blog tentang Yahudi, tanpa banyak penjelasan artikel saya tidak bisa terhubung dengan Facebook,” tulis Mahathir.

Adapun anjuran Mahathir itu dikecam oleh kelompok oposisi di Malaysia. Tony Pua, anggota parlemen dari partai Democratic Action Party, mengatakan ada kekhawatiran sensor internet akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengekang kebebasan berpendapat di Internet.

Baca Juga:  Notebook Gaming Blade Versi Terbaru Besutan Razer Meluncur

“Kekhawatiran kami dalam kasus Malaysia adalah pembatasan terhadap internet akan digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kendalinya pada kekuasaan dan untuk menekan suara oposisi,” ujar Pua.

Oposisi Malaysia kerap bersuara lantang mengeritik korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan lain yang diduga dilakukan oleh pemerintah.

Di Malaysia sendiri diperkirakan 66 persen dari 30 juta warganya sudah bisa mengakses internet