[-“0g6WRtdjQca12WTl2YOePlkxk0iOLkXS”]HARIANACEH.co.id — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Djoko Suyanto meyakini, sikap pemerintah yang tegas mengecam dan menolak ISIS mendapat dukungan masyarakat.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/8/2014), Djoko menyatakan banyak organisasi massa Islam di Indonesia tidak setuju dengan keberadaan paham “Islamic State of Iraq and Syria”.

“Dari laporan yang saya terima sebenarnya banyak organisasi Islam baik yang garis keras maupun moderat yang tidak setuju dengan keberadaan paham ini,” kata Djoko yakin.

Menurut Djoko, meski terdapat surat dari Abu Bakar Baasyir yang menyatakan dukungan terhadap ISIS, namun saat diwawancara kepolisian, ternyata Baasyir tidak mengakui hal tersebut.

Baca Juga:  DPR Segera Menindaklanjuti Surat Presiden Terkait Calon Kapolri

Menkopolhukam juga memastikan, aktivitas dan dinamika ISIS sejak awal isu itu merebak telah dipantau oleh sejumlah lembaga dan kementerian terkait termasuk aparat keamanan.

Pemerintah, ujar dia, mengapresiasi yang sangat tinggi kepada para tokoh-tokoh agama atau ulama yang telah memberikan indikasi untuk kewaspadaan yang sangat tinggi kepada keberadaan paham ISIS di Indonesia.

“Paham ISIS bukan masalah agama, ini masalah ideologi,” katanya.

Sedangkan sebagai ideologi, ia menegaskan bahwa paham ISIS bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menegaskan bahwa ISIS merupakan suatu organisasi pergerakan berpaham radikal, yang menggunakan kekerasan demi memperjuangkan apa yang diyakininya.

Baca Juga:  Netizen di Hebohkan Dengan Website DPRD Sidoarjo Berisi Iklan Bokep

Menurut Menag, ideologi ISIS bertentangan dengan Pancasila, karena ISIS menyatakan bahwa Pancasila sebagai “thogut” (berhala) yang harus diperangi.

“Ini sudah amat kelewat batas. Mengangkat sumpah dan berjanji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing itu bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraan RI. Kita harus mendukung aparat penegak hukum untuk bekerja profesional dalam menanganinya,” tegasnya.