[-“zlHrVwW3m0qWzGodj6T8XYaF8WpsYbcA”]HARIANACEH.co.id — Anggota Komisi Bidang Hukum DPR RI Eva Kusuma Sundari menyayangkan sikap Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang tidak merespon desakan penutupan terhadap video Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Youtube untuk merekrut anggota baru di Indonesia. Ia juga menilai Polri tidak tegas dalam kasus tersebut.

“Aku dari dulu menyoal dua lembaga, Menkominfo dan Polri,” kata Eva seperti dilansir laman suara, Senin (4/8/2014).

Eva mengatakan seharusnya Menkominfo Tifatul Sembiring segera menutup situs yang mengandung ajaran-ajaran ke arah makar dan membahayakan nyawa orang Indonesia serta kepentingan nasional.

“Menkominfo tidak menutup website radikal dan cenderung makar, padahal di dalam UU itu hukumnya sudah clear. Kalau kita bela kepentingan asing, apalagi toh nyowo (bahayakan nyawa), kita bisa kehilangan kewarganegaraan kita,” kata Eva.

Menurut Eva, Menkominfo hanya peduli pada urusan situs pornografi. Ia menyebut demikian karena Menkominfo langsung mau menutup situs porno bila mengetahuinya, sedangkan untuk situs yang mengandung ajakan makar atau situs radikal, dibiarkan saja.

Baca Juga:  Amien Rais: Republik Ini Alami Krisis Moral

“Menkominfo cuma urusin web porno,” katanya. “Tapi yang sifatnya NKRI tidak peduli.”

Eva merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan yang sejak tiga tahun lalu memperjuangkan agar Menkominfo menutup situs provokatif dan radikal.

Bahkan, karena perjuangannya tersebut, Eva mengaku malah diserang balik atau dituding pihak tertentu sebagai anti Islam.

“Sejak tiga tahun yang lalu sampai saya diserang, saya menuntut Menkominfo tutup web radikal, saya malah diserang anti islam. Padahal dasarku riset dari UI, dimana ada 30 web radikal dan provokatif, bahkan ada yang cara meracik bom dan itu dibiarkan sama Menkominfo,” kata Eva.

Dan sekarang kasus tersebut mengemuka kembali setelah muncul video ISIS yang berisi rekaman orang Indonesia mengajak umat Islam bergabung ke ISIS.

Eva menilai Menkominfo Tifatul Sembiring tidak peka terhadap masalah tersebut.

“Kenapa tidak ada sense of crisis-nya. NKRI kan harus dilindungi, tapi aku tidak merasakannya dengan melihat web seperti itu tetap dibiarkan. Bahkan ada Youtube yang berisi konten menghalalkan pembunuhan terhadap X, itu bisa diakses (publik,” kata Eva.

Kemudian kepada Polri, Eva menilai lembaga ini masih lemah dalam merespon gerakan-gerakan radikal seperti ISIS. Padahal, kata Eva, polisi memiliki tugas di level pencegahan sebagaimana telah diamanatkan UU.

Baca Juga:  Kapal Perang Tawari Keluarga Korban AirAsia untuk Tabur Bunga

“Polisi agak lemah di kelompok intoleran. Kemudian semakin meluas karena malah didekati, ketuanya dicium, tapi kelakuan yang makar dibiarkan saja, tidak ambil tindakan apapun,” kata Eva.

Eva yakin polisi sudah memiliki data yang detail tentang gerakan-gerakan tersebut. Hanya saja, katanya, aparat hanya memantau.

Di tengah sikap kedua institusi yang melempem tersebut, kata Eva, sebagian masyarakat Indonesia pun berinisiatif untuk melakukan perlawanan sendiri, seperti di Malang (Jawa Timur) dan Jawa Tengah.

“Akhirnya kita harus realistis, untung masyarakat melakukan perlawanan. Tapi kan malu kalau kemudian Menkominfo dan polisi yang diberi ruang, kewenangan, dan digaji negara untuk memproteksi, tidak melakukan tugasnya,” kata Eva.

Kalau saja kedua institusi negara tersebut bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan perlawanan, kata Eva, efeknya akan lebih sempurna.

“Tapi kita seperti melihat aparat negara tidak berfungsi optimal. Ada pembiaran yang bisa mengakibatkan ledakan di satu masa,” katanya.