[-“EW3rfFCQtBY8BpG70cWOaWbqMDKp3YNN”]HARIANACEH.co.id — Direktur lembaga riset Populi Center, Usep S Ahyar, menilai sejauh ini proses penyusunan kabinet yang dilakukan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, masih sesuai jalur.

“Saya kira masih on the track, misalnya bagaimana dia mulai kerjasama dengan pemerintahan lama dengan membentuk tim transisi, dari Pak SBY ke Pak Jokowi-JK,” kata Usep seperti dilansir laman suara, Selasa (5/8/2014).

Pembentukan tim transisi atau kantor transisi yang sekarang sedang berjalan, menurut Usep, sangat bagus karena hal itu untuk mengakomodasi apa yang sudah dilakukan pemerintahan lama ke pemerintahan yang baru.

Baca Juga:  Berburu Calon Menteri, Jokowi Tugaskan Tim Transisi

“Karena ini kan meneruskan pemerintahan yang sebelumnya,” kata Usep.

Kantor transisi itu sekarang sedang bekerja, di antaranya untuk menurunkan visi misi Jokowi-JK, membentuk program kerja, membikin struktur.

Yang bekerja untuk menyusun kabinet yang kokoh tidak hanya di tataran elite, menurut Usep, tim di bawah juga bekerja semua, misalnya dengan melakukan riset untuk menjaring berbagai masukan.

“Masukan-masukan itu tetap diakomodasi, walaupun terakhir tetap hak prerogatif presiden (untuk menentukan orang-orang di kabinet),” kata Usep.

Terkait dengan keinginan partai pendukung agar nama-nama usulan mereka diakomodasi dalam kabinet, menurut Usep, hal itu wajar saja.

“Bahwa ada kepentingan dari partai atau dari kelompok orang yang mungkin merasa ikut memenangkan pasangan itu, saya kira itu pasti ada dan itu wajar,” kata Usep.

Baca Juga:  Daerah Bisa Kena Imbas Soal Gaduh Penilaian Menteri

Asalkan, kata Usep, orientasinya tetap pada visi misi pemerintahan atau bukan sekedar mengakomodasi pembagian jatah kursi.

Usep setuju orang partai masuk kabinet karena menteri merupakan jabatan politik sehingga mereka yang duduk di sana harus melek politik, di samping menguasai bidangnya.

“Tidak bisa hanya sekadar bekerja saja, tapi tidak paham kerangka politik. Nanti tidak akan jalan,” katanya.

“Saya setuju pendapat umum bahwa untuk kementerian tertentu, sisi profesionalitas harus tinggi. Tetapi juga harus melek politik,” Usep menambahkan.