JAKARTA, HARIANACEH.co.id — Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dalam sidang di gedung MK, kubu Prabowo-Hatta menduga adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada hampir seluruh provinsi di Indonesia kala Pemilu Presiden 9 Juli lalu.

[-“Q9rmdSkxz0cS4Rq9yzq5FEaH4IaSZO1U”]Kecurangan ini disebut terjadi pada 55.485 TPS di seluruh Indonesia. Ini mengakibatkan sebesar 22.543.811 suara menjadi bermasalah. Sebanyak 1.596.277 terjadi di 12 Kabupaten di Papua yang menggunakan sistem Noken. “Akibat pelanggaran besar tersebut, secara signifikan sangat merugikan pihak pemohon,” kata anggota kuasa hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail dalam permohonannya di ruang sidang MK, Rabu (6/8).

Baca Juga:  Menteri Anies Perintahkan Investigasi Pasca Meninggalnya Siswa Usai MOS

Selanjutnya, Prabowo-Hatta juga menjelaskan adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon KPU dan pihak terkait pasangan nomor urut dua di hampir seluruh provinsi. Mereka meyakini ada mobilisasi pemilih melalui DPTb dan DPKTb, pengkondisian hasil perhitungan yang dilakukan KPU, politik uang.

KPU juga disebut tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pencoblosan dilakukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara massal, dan terakhir pencoblosam dilakukan dua kali oleh orang yang sama. “Atas dasar inilah, kami dari tim pasangan Prabowo-Hatta meminta MK mengabulkan seluruh permohonannya. Mereka juga memohon agar MK menyatakan Surat Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan dan pengumuman rekap hasil penghitungan suara pilpres 2014 tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum tetap,” lanjutnya.

Baca Juga:  Koalisi Jokowi Kalah 0-5 Saat Pemilihan Ketua MPR

MK pun diminta menyatakan perolah suara yang sah ada suara versi mereka dan memerintahkan KPU melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Kami dari pasangan Prabowo-Hatta memohon MK untuk memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan serta penghitungan suara ulang di beberapa TPS di seluruh Indonesia,” ujarnya. (gatranews)

 

loading...