JAKARTA, HARIANACEH.co.id — Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan meyakini rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) Pilkada, akan ditolak anggota DPR periode 2014-2019.

[-“RbREvFgqM8kwOHHr1MKZNIBjRDrRNFii”]Menurut Hidayat, sesuai mekanisme, perpu itu akan dibawa terlebih dahulu ke DPR. “Mohon maaf, kalau SBY tetap memaksakan perpu itu, saya yakin DPR tidak akan meloloskannya pada saat voting nanti,” kata Hidayat sebelum memasuki Gedung Paripurna MPR, Rabu, 1 Oktober 2014.

Alasannya, Hidayat mengkalkulasi, komposisi anggota DPR dari partai pendukung calon presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih masih lebih banyak, ketimbang partai yang memilih Pilkada langsung.

Baca Juga:  Hashim dan Prabowo Dianggap PDI Perjuangan Sebagai Sparring Partner

Selain itu, menurut Hidayat, melihat realita yang ada, alasan-alasan untuk mengeluarkan perpu, tidak terpenuhi. “Coba sebutkan satu alasan yang meyakinkan bagi SBY mengeluarkan itu, bencana? instabilitas? tidak adanya undang-undang? keadaan saat ini aman-aman saja,” kata HIdayat yang terpilih lagi sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (meliputi luar negeri, Kodya Jakarta Pusat, dan Kodya Jakarta Selatan) ini.

Meski demikian, Hidayat menyatakan, PKS menghargai hak konstitusional Presiden SBY yang berencana mengeluarkan perpu tersebut. Tapi presiden juga perlu mempertimbangkan bahwa UU Pilkada sudah melewati proses yang benar dan disahkan sesuai dengan mekanisme yang ada.

 

loading...