JAKARTA, HARIANACEH.co.id —¬†Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Namun perpu ini terancam gagal sebab bisa ditolak oleh koalisi partai pendukung Prabowo Subianto di Dewan Perwakilan Rakyat.

[-“rcbm6hs927QLWNASzG8upJOulwKxCYYa”]Bekas Ketua Panitia Kerja RUU Pilkada Khatibul Umam Wiranu meminta komunikasi tidak hanya dilakukan Demokrat. PDI Perjuangan juga diminta aktif melobi partai lain. Menurut Umam, politik adalah soal negosiasi. PDI Perjuangan, Umam melanjutkan, tidak bisa lagi berpolitik dengan cara kaku seperti yang diterapkan Megawati Soekarnoputri. “Mereka juga harus berusaha, dong,” kata Umam di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1/10/2014.

Baca Juga:  Kasus Skorsing, Kepala SMA 3 Jakarta Diperiksa Polda Metro Jaya

Umam mengatakan tidak ada alasan bagi PDI Perjuangan menolak peraturan yang bakal disodorkan pemerintah.¬†“Kami akan berkomunikasi dengan PDI Perjuangan,” katanya.

Presiden SBY, ujar dia, bakal memasukkan sepuluh poin usulan untuk mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Selain dengan koalisi Jokowi, Umam mengatakan, Demokrat juga bakal berkomunikasi dengan koalisi penyokong Prabowo.

Perpu yang bakal diajukan Presiden SBY terancam ditolak oleh DPR. Apalagi, secara komposisi, kursi jumlah penyokong Prabowo masih jauh lebih banyak ketimbang jumlah kursi milik partai politik pendukung Jokowi ditambah Demokrat.

 

loading...