JAKARTA, HARIANACEH.co.id —┬áPengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan Jokowi tidak perlu khawatir jika DPR tidak mendukung pemerintahnya. “Banyak pihak lain yang bisa mendukung jalannya pemerintahan,” kata Refly seperti dilansir laman tempo, Kamis, 2/10/2014.

[-“x5wLfOyugiuLEJ69FjNSERmV9tpHFm4E”]Menurut Refly, ada empat kekuatan besar yang mendukung Jokowi, yakni rakyat, pers, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menjelaskan, status kepresidenan Jokowi bisa berjalan lancar dengan dukungan rakyat dan lembaga-lembaga tersebut.

Jokowi akan didukung rakyat jika bisa membuat kebijakan prorakyat, sehingga pemerintahnya akan aman. “Dalam demokrasi, rakyat adalah prioritas utama,” ujar Refly. Pun jika Jokowi membuat program-program prorakyat, parlemen tidak mungkin menghalangi.

Baca Juga:  Draf Revisi UU Terorisme Akan Diterima DPR Pekan Ini

Adapun pers, kata Refly, akan mendukung kerja Jokowi lewat pengawasan. Pers akan memberitakan segala tindak-tanduk Jokowi. Pakar tata negara dari Universit de Rouen, Prancis, Jean-Philippe Derosier, mengakui peran pers ini. “Saya percaya pers sebagai partisi keempat dalam demokrasi.”

Jokowi juga diimbau selektif dalam menyetujui undang-undang. Pesiden, Refly menambahkan, berhak memilah undang-undang yang paling cocok bagi rakyat. “MK akan siap menguji setiap undang-undang yang disahkan,” katanya. Undang-undang itulah yang bagus dan berguna bagi rakyat karena melalui penyaringan yang berlapis.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi presidensial Indonesia, presiden tidak berwenang mengutak-atik parlemen. Namun presiden bisa membantu KPK yang akan mengawasi gerak-gerik parlemen. “Dukungan presiden sangat diperlukan KPK,” kata Refly. Karena itu, Refly menegaskam, pemerintah Joko Widodo tidak perlu khawatir terhadap dominasi koalisi pendukung Prabowo di parlemen. “Posisi presiden tetap lebih kuat.”

Baca Juga:  Kapolri: "Harus Dikaji Dulu Amnesti untuk Din Minimi"

 

loading...