MALANG, HARIANACEH.co.id —¬†Koalisi Masyarakat Sipil Malang menyerahkan petisi menolak Undang Undang Pilkada. Mereka mengumpulkan tandatangan dan menolak pemilihan Bupati, Wali Kota dan Gubernur melalui DPRD. Petisi itu disampaikan kepada pimpinan sementara DPRD Kota Malang. “Rakyat bisa memilih sendiri pemimpinnya, tak perlu diwakilkan,” kata koordinator aksi, Muhammad Taher Bugis, Kamis 2/10/2014.

[-“4jKEPUZPxg8vdR095QYeI7s5otsE4lLE”]Koalisi yang terdiri dari mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat ini meminta agar DPRD tak mengebiri hak politik rakyat. Undang Undang Pilkada, kata dia, prematur dan menunjukkan adanya kepentingan politik tertentu. Mereka mengajak masyarakat terlibat menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Baca Juga:  Ajukan Tito Karnavian Calon Tunggal Kapolri, Inilah Alasan Presiden

“Jangan memutus rantai demokrasi,” ujar Taher. Dalam aksinya mereka membawa keranda sebagai bentuk matinya demokrasi. Serta membentangkan poster bertuliskan “UU Pilkada=Demokrasi Mati”, “Pilkada tak langsung merampas kedaulatan rakyat,” “RIP KPUD”, dan “Tolak UU Pilkada”.

Wakil Ketua sementara DPRD Kota Malang, Sahrawi mengatakan akan menyampaikan aspirasi ke DPRD. Namun, masyarakat harus melakukan protes secara konstitusional. Seperti mengajukan uji materi Undang Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. “Masyarakat harus menghormati hasil keputusan MK.”

Setelah bernegosiasi dengan anggota dewan, disekapakati petisi yang berisi sikap masyarakat menolak Undang Undang Pilkada dikirim melalui faksimili ke pimpinan DPR RI. Para demonstran membubarkan diri setelah petisi yang berisi dukungan tandatangan menolak UU Pilkada itu dikirim ke DPR RI.

Baca Juga:  Partai Gerindra Dihadang Jalan Terjal Jelang Pilkada DKI 2017

 

loading...