JAKARTA, HARIANACEH.co.id — Koalisi Merah Putih tetap mengupayakan voting dalam memilih paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Senin, 6/10/2014. Koalisi pendukung bekas calon presiden Prabowo Subianto itu menyiapkan paket pimpinan MPR dari Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Daerah, dan Partai Golkar. “Demokrat dan PPP masuk paket pimpinan,” kata anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, seusai pertemuan di kediaman Aburizal Bakrie di Jakarta, Sabtu, 4/10/2014.

[-“t7FGTRBG9JekWnimM0WjDT3AlI1TgBXD”]Malam ini, MPR akan menentukan pimpinannya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan. Sesuai dengan ketentuan, pimpinan MPR terdiri atas lima calon, masing-masing empat orang dari usul fraksi MPR dan satu dari unsur DPD. Cara semacam ini telah merobek lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam dua kubu besar. Hal ini juga mengancam DPD. Mereka lantas menawarkan jalan tengah, yakni Ketua MPR diisi dari DPD, empat kursi wakil dibagi rata untuk dua koalisi. “Kami sepakat di posisi tengah. Tidak boleh polarisasi politik di DPR terbawa di MPR,” kata Bambang Sadono, senator asal Jawa Tengah.

Baca Juga:  Keputusan Ridwan Kamil Batal Bertarung di DKI Jakarta Dihargai Teman Ahok

Koalisi partai pengusung Joko Widodo, dalam pemilu presiden lalu, meminta penentuan pimpinan MPR dilakukan melalui musyawarah mufakat. Mereka bersepakat posisi Ketua MPR untuk DPD. “Kami sepakat mendorong dan mendukung DPD jadi Ketua MPR,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar seusai pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Ahad.

Pertemuan di kediaman Megawati ini dihadiri, antara lain, oleh Ketua Umum Hanura Wiranto; Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso; Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB Muhaimin Iskandar; serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Menurut Muhaimin, mereka bersepakat selama tak ada perkubuan, seperti dalam Sidang Paripurna DPR pekan lalu. Ia berharap cara itu diterima koalisi pro-Prabowo, yang selalu menginginkan voting. “Musyawarah perlu ditingkatkan,” kata dia.

Baca Juga:  Gubernur DKI Jakarta: Baru Jadi DPR Jangan Belagu

NasDem pun bersepakat membicarakan usul itu kepada semua pihak di MPR. “Di sana kan ada fraksi dan DPD. Kami ingin mengedepankan asas musyawarah mufakat. Namanya juga Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Rio Patrice Capella.

Di sisi lain, PDI Perjuangan berharap pada uji materi Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang diajukan tiga anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan pada Jumat lalu. Pasal ini mengatur pimpinan MPR dipilih dalam satu paket yang bersifat tetap. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Hukum PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan permusyawaratan hakim menyepakati uji materi ini. “Mudah-mudahan masih ada waktu,” kata Trimedya.

Mahkamah memang mengagendakan pemeriksaan pendahuluan atas uji materi tersebut. Malamnya, MPR menentukan pimpinan. Trimedya menganggap kondisi sekarang tak normal. Pemilihan melalui voting dari paket calon membahayakan demokrasi Indonesia, yang mengedepankan musyawarah mufakat. “Kami memandang Mahkamah Konstitusi harus melakukan sesuatu,” ujar Trimedya.

 

loading...