,

Pasal Pemilihan Ketua MPR Ditunda MK Untuk Disidangkan

JAKARTA, HARIANACEH.co.id — Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva memastikan sidang permohonan uji materi pasal tentang mekanisme pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak digelar hari ini, Senin, 6/10/2014. Alasannya, berkas permohonan belum lengkap. “Saya periksa pagi ini, berkas perkara belum lengkap,” kata Hamdan di gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

[-“7l7XiiIYSp4Y8b3OnQoGCVTIc4l6FKBp”]Hamdan mengatakan, surat permohonan uji materi juga harus menyertakan bukti-bukti awal. “Hingga tadi pagi belum lengkap dan teregistrasi. Jadi tidak ada sidang,” ujar dia.

Pada Jumat lalu, 3 Oktober 2104, tiga anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan permohonan uji materi Pasal 15 ayat 2 Undang Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Pada pasal itu disebutkan, pimpinan MPR dipilih dalam satu paket tetap. Jumlah pimpinan lima orang. 

Ketua Bidang Hukum PDI-Perjuangan, Trimedya Panjaitan, menyatakan bahwa mekanisme pemilihan ketua MPR dengan sistem paket membahayakan demokrasi di Indonesia. Soalnya, tidak lagi mengedepankan musyawarah mufakat. Karena itu, Trimedya meminta Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan uji materi pasal tersebut hari ini, karena pemilihan pimpinan MPR rencananya dilakukan pada Senin malam. Namun, MK memastikan tak akan ada putusan hari ini.

Koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla kalah dalam berebut kursi pimpinan DPR dengan Koalisi Pro-Prabowo. Kader Golkar, Setya Novanto, terpilih menjadi Ketua DPR, sementara posisi tiga wakil ditempati Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), dan Agus Hermanto (Demokrat).

 

loading...

Ahok Akan Bubarkan FPI, Muchsin Alatas: Ahok Duluan yang akan Dilengserkan

Casillas: Semua Ocehan dan Cemohan itu Menyakitkan