SAN FRANCISCO, HARIANACEH.co.id — Kantor pusat Twitter tidak pernah menerima permintaan dari Pemerintah Indonesia untuk menghapus tagar #shameonYouSBY dari daftar trending topics pada akhir September lalu. “Jawabannya tegas: tidak,” kata Adam Sharp, Senior Manager Government, News, and Social Innovation Twitter, di kantor pusat perusahaan itu, Senin 6 Oktober 2014 siang waktu San Fransisco atau Selasa pagi WIB.

[-“iZR0RiNDIFDletO84ADF9nh7Hvq2Y44h”]Menurut Sharp, satu isu tertentu masuk trending topics di Twitter bukan berdasarkan jumlah cuitannya, melainkan pada lonjakan yang terjadi. “Suatu topik yang dibicarakan dengan tiba-tiba akan masuk trending topics,” katanya, sambil jarinya membuat gerakan membentuk kurva yang menanjak.

Tagar #ShameOnYouSBY bertengger di trending topics Twitter pada 24-28 September, segera setelah Partai Demokrat dianggap bertanggung jawab atas kekalahan fraksi-fraksi pendukung pemilihan kepala daerah langsung pada voting di Dewan Perwakilan Rakyat. Waktu itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang melawat ke Amerika Serikat. Tiba-tiba, topik itu hilang dan segera saja para aktivis di media sosial menuduh ada intervensi Pemerintah.

Baca Juga:  Uber Akan Bikin Taksi Tanpa Sopir Untuk Saingi Google

Twitter telah memberikan penjelasan melalui rilis yang dikirimkan ke berbagai media, segera setelah muncul tuduhan itu. Namun, penjelasan Adam Sharp ini merupakan yang pertama diberikan secara langsung kepada media dari Indonesia.

Sharp, yang bergabung dengan Twitter sejak 2010, mengatakan, setiap enam bulan penyedia situs micro-blogging ini meninjau aneka permintaan yang masuk dari pemerintah berbagai negara. Mereka umumnya meminta isi suatu akun dihapus –bukan dihilangkan dari trending topics. Twitter akan melihat apakah suatu materi yang dilaporkan benar-benar melanggar aturan hukum suatu negara.

Jika konten yang dilaporkan melanggar hukum, kata Sharp, Twitter akan segera menghapusnya. Begitu juga sebaliknya. Hasil peninjauan itu, baik dipenuhi atau tidak, akan dipublikasikan secara berkala setiap setengah tahun sekali. “Bagaimanapun, setiap pengguna Twitter harus menghormati hukum yang berlaku,” kata dia.

Baca Juga:  Gara-Gara Malware Mirai, Internet Eropa Lumpuh Total

Sharp merupakan hasil rekrutan pertama Twiter –yang berdiri sejak 2006– di Washington. Mantan jurnalis NBC ini pernah bekerja sebagai direktur komunikasi Senator Mary L. Landrieu dari Partai Demokrat. Kepada beberapa wartawan Indonesia seperti dilaporkan laman tempo, ia mengakui Twitter berperan besar dalam demokratisasi di berbagai negara. Tapi, kata dia, media sosial ini hanya sarana. “Twitter seperti mikropon, ini analogi yang paling tepat,” kata dia. “Semua orang bisa menggunakannya untuk keperluan apapun.”

 

loading...