JAKARTA, HARIANACEH.co.id — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo menegaskan, pemilihan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) merupakan hak prerogatif Presiden.

[-“y6L0XOxvDFSm0pd641krIhs0GsrvMMH3”]“Jujur, saya nggak tahu. Yang dari partai pun saya belum tahu. Tunggulah sampai ada penyampaian resmi,” ujar Tjahjo, saat ditanya perihal kabinet Jokowi-JK, usai menghadiri acara peringatan “Pertempuran Lima Hari” di Semarang, yang dipusatkan di kawasan Tugu Muda Semarang, Selasa (14/10/2014) malam.

Saat terus didesak, Tjahjo pun berulang kali menjawab tidak tahu, ketika ditanya tentang figur-figur yang masuk dalam kabinet Jokowi. Dia hanya menegaskan bahwa pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Baca Juga:  Waduh! Ternyata Menteri Sofyan Berutang Rp 3,5 Miliar

“Saya tidak tahu. Itu kan hak prerogatif Presiden. Itu hak Presiden,” ungkap sosok kelahiran Surakarta, 1 Desember 1957 itu.

Ditanya tentang pengumuman resmi kabinet Jokowi-JK, Tjahjo mengatakan bahwa secara etika, semestinya disampaikan setelah Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019, pada 20/10/2014.

“Etikanya, setelah tanggal 20/10/2014 dong. Sampai tanggal 20 Oktober sebelum sumpah, kan masih Pak Susilo Bambang Yudhoyono Presidennya,” katanya.

Acara peringatan “Pertempuran Lima Hari” di Semarang sendiri antara lain dihadiri oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Pertempuran ini dikenal sebagai perlawanan para pemuda dan rakyat Kota Semarang terhadap tentara Jepang, yang berlangsung pada 15-20 Oktober 1945.

Baca Juga:  Mendikbud: Kesuksesan Anak Ditentukan dari Orangtuanya

 

loading...