Oleh: Mustafa Kamal [1]

Mustafa Kamal

HARIANACEH.co.id — Familiarkah anda dengan kalimat Akuntabilitas sosial? Bagi sebahagian masyarakat yang masih awam mungkin istilah ini agaklah sedikit asing, tetapi bagi para aktivis sosial tentu istilah ini sudah sangat sering terdengar dan memiliki makna besar terutama ketika dihadapkan pada proses keberlangsungan hidup-mati sebuah gerakan sosial.

Jika dilihat dari pengertiannya secara umum apa yang terpikir di benak pembaca ketika mendengar istilah Akuntabilitas atau Akuntabilitas Sosial?

Jika dilihat penjelasannya secara umum, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban terhadap segala tindakan untuk menjelaskan setiap hal yang dipertanyakan dari setiap tindakan yang sudah dilakukan. Akuntabilitas ini terkait erat dengan instrumen sebagai pengontrol terutama dalam hal kesuksesan pencapaian hasil pada pelayanan  dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Boleh dikatakan akuntabilitas merupakan proses pengawasan jalannya suatu pelayanan  untuk mencapai target baik atau buruknya serta kepuasan masyarakat.

[-“wxOGbbEsky4a39glQDISFOODEFxcytMp”]Sedangkan akuntabilitas sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban atas sebuah tindakan dan keputusan yang terkait pada manusia lain dalam suatu satuan kemasyarakatan. Pada prinsipnya akuntabilitas sosial merupakan proses keterlibatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengawasi pelaku dan kinerja pejabat, politisi dan penyelenggara pemerintah apakah mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepadanya sehingga efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target kebijakan maupun program yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.

Untuk mendukung proses berjalannya akuntabilitas sosial secara baik untuk masyarakat, dibutuhkan setidaknya empat komponen pilar utama, yaitu adanya kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir dan berkemampuan, pemerintah yang responsive, kesesuaian budaya dan konteks serta akses terhadap informasi. Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk membangun akuntabilitas sosial di tengah masyarakatnya sekarang.

Akuntabilitas Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan

Buruknya pelayanan  telah menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat, hingga saat ini harapan masyarakat terhadap pelayanan  yang lebih baik belum juga terwujud, ditambah lagi dengan hasil laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang menyebutkan bahwa pada awal pekan keempat Januari 2014 masih ada sekitar 449 pemerintah kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerja pelayanan nya berada di bawah kategori baik dan mendapat nilai dibawah B. Angka luar biasa tersebut terdiri dari 240 pemerintah kabupaten/kota yang mendapat nilai  D (Kurang), 55 mendapat nilai C (agak kurang) dan 154 mendapat nilai CC (cukup baik).

Baca Juga:  Penulisan Sejarah Islam Indonesia

Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar mengatakan kualitas pelayanan  yang belum membaik secara nasional itu terjadi di semua sektor. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pencatatan sipil. Padahal pelayanan  di sektor-sektor itu adalah kebutuhan dasar masyarakat. (Pattiro.org)

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) berpendapat bahwa peningkatan pelayanan , baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, didorong oleh adanya akuntabilitas sosial dari pelayanan . Akuntabilitas sosial dapat dilaksanakan dengan “kontrak sosial” antara pemerintah dan masyarakat sebagai instrumen dasar dalam mengembangkan prinsip akuntabilitas dari praktek pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam akuntabilitas sosial sangat diperlukan dan signifikan. Sebab, inti dari kontrak sosial adalah adanya partisipasi masyarakat untuk memastikan implementasi prinsip akuntabilitas dalam setiap kebijakan, penganggaran dan pelayanan .

Sebenarnya jika dilihat dari aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebijakan langsung yang diambil oleh pihak yang memiliki wewenang. Dan media pertanggungjawaban konsep akuntabilitas tidak terbatas hanya pada laporan saja, tetapi mencakup praktek kemudahan pemberi mandat untuk mendapat informasi langsung atau tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian akuntabilitas memiliki sifat transparan dan terkesan mengedepankan keterbukaan yang tidak ditutup-tutupi sebagai landasan penting kebebasan mengemukakan pendapat.

Hal ini didukung dengan hadirnya Komisi Informasi (KI) sebagai implementasi dari disahkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi  menjadikan akses informasi semakin terbuka, sehingga tidak lagi seperti zaman orde baru dulu.

Akuntabilitas juga merupakan azas pelayanan  yang tertuang dalam UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan  (UU Pelayanan ). Bentuk nyata salah satu contoh pelayanan publik adalah Piagam Warga atau Citizen Charter yang berisi kesepakatan bahwa pemerintah dan masyarakat akan saling menyepakati pelayanan publik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan diterima oleh masyarakat. Untuk mencapainya, dibutuhkan upaya kuat pemerintah dan penyedia layanan untuk berkerja sama memastikan “kontrak sosial” berjalan dengan baik.

Baca Juga:  Potret Kejahatan Syi’ah dalam Sejarah Dunia

Sebagai contoh seorang ibu yang menyekolahkan anaknya harus memastikan kebijakan pendidikan gratis benar-benar dijalankan, salah satu solusinya adalah dengan membentuk Komite Sekolah. Selain itu keterlibatan dalam memantau implementasi kesehatan bagi masyarakat kurang mampu juga sangat dibutuhkan, untuk itu diperlukan Komite Kesehatan Kecamatan (K3) atau yang lebih dikenal dengan Badan Penyantun Puskesmas (BPP) sebagai pengawas independen dalam meningkatkan pelayanan  dan hasilnya kemudian dilaporkan pada Kepala Dinas terkait hingga Pemerintah dan DPRD setempat.

Pelayanan  yang berakuntabilitas sosial bisa dilakukan dengan proses musyawarah seluruh stakeholder, yaitu pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima. Akuntabilitas social tidak akan berjalan tanpa adanya proses timbale balik antara pemerintah dengan masyarakat. Proses musyawarah para stakeholder tersebut akan menghasilkan kebutuhan dan prioritas pelayanan. Dari kebutuhan dan prioritas, disusun rencana dari pelayanan  yang akan dilaksanakan. Rencana ini harus direspon oleh masyarakat, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah disepakati. Setelah semua disetujui dan disepakati, barulah pelayanan  bisa dilaksanakan.

Kemudian pada saat pelaksanaan, harus dilakukan monitoring dan evaluasi dari hasil dan dampak yang ditimbulkan dari pelayanan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus melibatkan masyarakat sebagai penerima dari layanan  tesebut, yang disebut dengan audit sosial. Konteks audit sosial dilakukan dalam rangka mendapakan feedback atas praktek pelayanan  yang sudah dilaksanakan.

Dengan adanya kerjasama dan feedback seluruh stakeholder akan memiliki dasar untuk menilai apakah pelayanan  yang diberikan sudah sesuai dengan kesepakatan. Hal ini untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan agar tidak terulang pada pelayanan  berikutnya. Proses ini lingkaran rantai akuntabilitas sosial dari pelayanan publik berjalan hingga menghasilkan pelayanan yang benar-benar berkualitas. Demikian seterusnya.


[1] Mustafa Kamal, Mantan Fasilitator Training dan Kampanye Pelayanan Publik Logica Pidie Jaya; Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara Angkatan 4 (2014).

loading...