JAKARTA, HARIANACEH.co.id — Nama Rini Soemarno digadang-gadang sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam kabinet yang dipimpin oleh presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sebelum masuk ke bursa calon menteri, Rini pernah menduduki jabatan tersebut pada jaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

[-“ILcDmRitrDfmySWv9u2QvGmHcS1rnQKb”]Menurut pengamat kebijakan publik, selama menjabat sebagai menteri, Rini Soemarno tak memiliki rekam jejak yang membuatnya istimewa. Dia belum teruji sebagai menteri yang mumpuni di bidang ekonomi. Kebijakannya juga dinilai tak revolusioner.

Meski demikian, Agus menyatakan, Rini memiliki jiwa kepemimpinan yang cukup baik. “Dulu Rini tidak kelihatan,” kata Agus kepada Tempo.

Saat menjabat sebagai menteri, Rini hanya melakukan tugas-tugas reguler tanpa melakukan terobosan. Tugas pokok itu seperti membuat kebijakan, menjalankan, mengawasinya dan menindak pelanggaran. “Tidak kelihatan apa saja langkah-langkahnya di bidang perdagangan,” katanya.

Baca Juga:  Menteri Desa Minta Masyarakat Mengenang Salim Kancil

Masuknya Rini dalam bursa calon menteri, kata Agus, karena dia dikenal dekat dengan PDI Perjuangan. Namun hal ini bisa menjadi hambatan. “Persoalannya politisi dari PDIP itu tak disukai parlemen,” kata Agus.

Saat menjabat sebagai menteri, Rini pernah tersangkut masalah. Pada 2003, dia pernah dituduh melakukan penyimpangan saat membeli pesawat Sukhoi senilai US$ 193 juta atau sekitar Rp 1,74 triliun.

DPR membentuk panitia kerja khusus untuk mengusut kecurigaan itu. Rini dianggap sebagai aktor utama di balik pembelian pesawat tempur yang melanggar sejumlah aturan dan beraroma kolusi. Pembelian tersebut dianggap menyimpang karena pembelian tak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri Keuangan. Rencana itu juga tak diajukan ke Menteri Pertahanan.

Selain pembelian Sukhoi, pada 25 Juni 2013, Rini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyelidikan atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Rini diperiksa sekitar tujuh jam. Dia mengaku diajukan pertanyaan oleh tim penyelidik KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

Baca Juga:  Menteri Susi Sering Ketemuan Dengan Dubes Norwegia

KPK menganggap Rini tahu seputar proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI. Mekanisme penerbitan SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002. Hal ini dilakukan Presiden Megawati setelah menerima masukan dari jajaran menteri saat itu, seperti Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Selain Rini, sejumlah nama lain tercatat sebagai kandidat menteri ekonomi, di antaranya adalah Sri Mulyani Indrawati, M. Prakosa, Teras Narang, R.J Lino, Agus Martowardojo dan lain-lain.

 

loading...