HARIANACEH.co.id — Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu melakukan upaya nyata dalam mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD), dengan beberapa solusi atau opsi.

[-“2arZRZa77NFIarMdTHy4ucErkz3HLnl5”]Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menuturkan, untuk mengatasi defisit transaksi berjalan, utamanya dengan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

“Pemerintah baru harus menaikan harga BBM secara moderat (Rp 2.000),” tutur Darmin Nasution dalam diskusi bertema ‘Mencari Solusi Defisit Transaksi Berjalan’ di Jakarta, Kamis (16/10).

Selain itu, Darmin mengungkapkan, upaya menekan defist transaksi berjalan lainnya, juga bisa dilakukan dengan mengurangi subsidi listrik dan pupuk.

Baca Juga:  Tarif Bus Ogah Ikutan Turun Meski Harga BBM Turun

Dia nenilai, jika ditotal dengan dana pengurangan subsidi BBM, listrik dan pupuk, diperkirakan negara akan melakukan penghematan dana sebesar Rp 400 triliun.

“Bisa save dana sebesar Rp 400 triliun, untuk untuk pembangunan infrastruktur ekonomi, bantuan langsung tunai (BLT) maupun infrastruktur pasar modal, nantinya,” katanya.

Menurut Darmin, dalam konteks Indonesia ini, perlu juga dukungan hilirisasi demi mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, reformasi birokrasi dengan melakukan modernisasi pajak, insentif regulasi bagi investor, serta meningkatkan tingkat tabungan terutama masyarakat ekonomi bawah.

Defisit neraca transaksi berjalan triwulan II/2014 mencapai  9,1 miliar dolar Amerika atau 4,27 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah ini meningkat dibanding kuartal I/2014 sebesar 4,2 miliar dolar Amerika. (2,05 persen dari PDB)

Baca Juga:  Pemerintahan Baru Nanti Harus Bawa Indonesia Lebih Maju dan Mandiri

 

loading...