HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Kinerja Audit BPKP Aceh Dinilai Lamban, MaTA dan ICW Lapor Ke BPKP Pusat

3

BANDA ACEH, HARIANACEH.co.id — Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Indonesian Corruption Watch (ICW) telah melaporkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh ke BPKP Pusat. Hal ini dilakukan karena kinerja audit dalam kurun waktu 2014 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Aceh terhadap perkara tindak pidana korupsi terkesan lamban bahkan mengulur-ngulur waktu.

[-“ECKqiZUGOVv2ZuVSDp840ejhSVijk4am”] Laporan MaTA dan ICW disampaikan langsung kepada Kepala BPKP Pusat, Mardiasmo pada 20 Oktober silam. Dalam laporan tersebut, MaTA dan ICW meminta klarifikasi dan juga mendesak BPKP Pusat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja BPKP Perwakilan Aceh khusus yang berkaitan dengan audit perhitungan kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

 

Berdasarkan monitoring MaTA dalam kurun waktu tahun 2014, terdapat 10 kasus indikasi tindak pidana korupsi yang masih menunggu keluar hasil audit dari BPKP Perwakilan Aceh. Jika dilihat, kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang berpotensi melibatkan pejabat-pejabat tinggi dilingkungan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

Sesuai dengan catatan MaTA di tahun 2013, terdapat perkara korupsi pada pengadaan Alkes RSUD Cut Meutia Aceh Utara tahun 2012 yang divonis bebas. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh beralasan bahwa dalam perkara ini karena tidak ada hasil audit yang memperkuat potensi kerugian Negara.

Padahal, jika dilihat dari versi Jaksa, kerugian dalam kasus ini mencapai Rp. 3,4 miliar dari total anggaran Rp. 25 miliar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012. Tentunya ini menjadi catatan buruk dalam penegakan hukum kasus korupsi di Aceh.

Selain itu, berdasarkan pantauan MaTA selama ini sering terjadi miskoordinasi antara penyidik dengan auditor BPKP Perwakilan Aceh. Penyidik mengakui semua data-data yang dibutuhkan oleh auditor sudah diserahkan sementara pihak auditor beralasan data-data yang diberikan belum lengkap, padahal gelar perkara terhadap kasus tersebut sudah beberapa kali dilakukan.

Disamping itu, selama ini MaTA juga sering mendapatkan laporan dari penyidik, baik ditingkat kepolisian maupun kejaksaan terhadap lambannya proses audit. Penyidik menngakui ini merupakan kendala dalam percepatan pengungkapan tindak pidana korupsi di Aceh. Oleh karena itu, MaTA berharap dengan laporan ini dapat memperbaiki kinerja audit BPKP Perwakilan Aceh.

Berikut Hasil Penilaian MaTA dan ICW Terhadap BPKP Aceh:

No
Nama Perkara
Tahun Terjadi
Tahun di Tangani
Institusi yang Menangani
Jlh Tersangka
Ket
1
Indikasi korupsi pada proyek pengadaan hand tracktor pada Dinas Pertanian Aceh
2013
2014
Polresta Banda Aceh
Belum ada tersangka
Belum ada hasil audit
2
Indikasi korupsi pada pengadaan bibit kakau pada Dinas Perkebunan Aceh Tenggara
2012
2014
Kejari
Belum ada tersangka
Belum ada hasil audit
3
Indikasi korupsi pada pengadaan Alkes RSUD Teuku Peukan Bada Aceh Barat Daya
2013
2014
Kejari
2 orang tersangka
Belum ada hasil audit
4
Indikasi korupsi pada bantuan Gapoktan Aceh Tenggara
2012
2013
Polres
1 orang tersangka
Belum ada hasil audit
5
Indikasi korupsi pada pembangunan jembatan rangka baja modifikasi di desa Pange Rayeuk Aceh Utara
2010
2014
Kejari
2 orang tersangka
Belum ada hasil audit
6
Penggunaan dana hibah dari APBK Aceh Utara kepada Sanggar Seni Cut Meutia
2009
2013
Kejari
5 orang tersangka
Belum ada hasil audit
7
Indikasi korupsi pinjaman Aceh Utara pada Bank BPD Lhokseumawe sebesar Rp. 7,5 M
2009
2014
Kejati Aceh
1 orang tersangka
Belum ada hasil audit
8
Bantuan Dana Mesjid Bener Meriah
2013
2014
Kejari
1 orang tersangka
Belum ada hasil audit
9
Indikasi korupsi pada penyaluran beras untuk masyarakat miskin di kecamatan Peudada – Bireuen
2014
2014
Kejari
1 orang tersangka
Belum ada hasil audit
10
Indikasi korupsi program dana PER bersumber dari APBK Lhokseumawe
2003 – 2004
2013
Kejari
1 orang tersangka
Belum ada hasil audit

 

Berikut Surat yang dikirimkan ke BPKP Pusat Melaui ICW:

Berikut di Bawah ini Surat Tanda Terima ICW di Jakarta:

Banda Aceh, 03 November 2014

Badan Pekerja
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
dto
BAIHAQI
Koordinator Bidang Antikorupsi dan Monitoring Peradilan
+62852 6064 1986

loading...