HARIANACEH.co.id — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyayangkan tindakan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk DPR tandingan. Lebih jauh, Fadli beranggapan tindakan KIH tersebut di luar perintah Ketua Umum (Ketum) partai politik (parpol) masing-masing.

[-“WPG7sJ7ZDJQuUq1f6IiN9voItDUvc1K4”]Fadli menduga, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri, pun tidak setuju dengan tindakan KIH ini. Sebagaimana diketahui, KIH sendiri terdiri dari PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, serta PPP versi Romahurmuziy.

“Kalau buat tandingan, itu salah langkah. Kalau kita tanya ketum-ketum (partai), juga pasti tidak setuju. Saya yakin Bu Mega tidak setuju, karena dia kan orangnya sangat konstitusional. Coba tanya Bu Mega, setuju nggak sama langkah anak buahnya itu?” kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Baca Juga:  Ombudsman: KPK Seharusnya Jangan Fokus Korupsi "ecek-ecek"

Menurut Fadli, bila diperlukan komunikasi antar-elite partai, baik di internal KIH, atau antara KIH dengan Koalisi Merah Putih (KMP), maka hal itu tidak menjadi masalah. Komunikasi itu pun menurutnya bisa dilakukan sekali pun di tempat yang tidak resmi.

“Ya, duduk bareng boleh. Nggak ada masalah. Karaoke bareng juga nggak ada masalah,” katanya.

Kendati demikian, Fadli menolak anggapan jika DPR sekarang mengalami dualisme kepemimpinan. DPR yang sekarang menurutnya sudah solid. Justru menurutnya, tindakan membentuk DPR tandingan bisa dianggap sebagai tindakan ilegal dan inkonstitusional.

“Kita lihat itu sebagai luapan kekecewaan, karena sulit mendapat posisi dalam pimpinan komisi. Pimpinan komisi itu dipilih anggota komisi, dan anggota komisi, ya, harus ditetapkan lewat sidang paripurna,” katanya.

Baca Juga:  Masa Penahanan Dua Pejabat Kemenhub Diperpanjang KPK

“Pimpinan komisi merupakan pengatur lalu lintas di komisi saja. Semua keputusan kan ada di anggota. Nggak ada masalah. Jadi nggak usah dibesar-besarkan,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

 

loading...