JAKARTA, HARIANACEH.co.id — Presiden Joko Widodo menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin(3/11/2014). Sidang Kabinet Paripurna membahas cara untuk meningkatkan pendapatan atau penerimaan negara.

[-“B4AkMqe1O5dXHfmAdmDokdW5mfZ6uaro”]”Untuk selanjutnya rapat berlangsung tertutup,” ujar Presiden Joko Widodo setelah membuka sidang kabinet hanya untuk menyampaikan bahwa dirinya telah melantik Sekretaris Kabinet yang baru.

Program peningkatan penerimaan negara di berbagai sektor sebenarnya telah menjadi tujuan sejumlah menteri di Kabinet Kerja. Salah satunya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Susi memperkirakan kerugian negara dalam bidang penangkapan ikan di kawasan perairan Indonesia bisa mencapai triliunan rupiah.

Baca Juga:  BPK Temukan 11 Temuan Ganjil di PT Angkasa Pura II

“Negara jelas-jelas dirugikan lebih dari Rp11 triliun,” kata Susi dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Menurut Susi, angka tersebut awalnya diperoleh dari penghitungan jumlah 5.329 kapal besar atau berbobot 30 Gross Ton (GT) lebih yang mengurus perizinan di KKP. Dari jumlah ribuan kapal tersebut, diketahui pemerintah mengeluarkan subsidi untuk industri penangkapan ikan sekitar Rp11,5 triliun per tahun.

Sedangkan pemerintah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh KKP dari kapal-kapal tersebut hanya sekitar Rp300 miliar.

Dengan demikian, menurut dia, angka pendapatan negara tidak sebanding dengan jumlah yang dikeluarkan pemerintah kepada industri penangkapan ikan.

 

Baca Juga:  Cara Ampuh Memangkas Jumlah Perokok adalah Menaikkan Harganya
loading...