MADIUN, HARIANACEH.co.id — Puluhan pekerja seks komersial, mucikari dan warga sekitar yang menggantungkan hidupnya di lokalisasi Wisma Wanita Harapan atau Gude di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, Kamis, 6 November 2014. Mereka mendesak wakil rakyat ikut berjuang agar penutupan tempat prostitusi itu ditunda.

[-“kKD9cK74tXwpmdX495kveAbliZaKhpzY”]”Pemerintah jangan menutup Gude seenaknya, kami jangan dibuang begitu saja,” kata Fransiska, PSK saat menyampaikan aspirasinya di depan perwakilan anggota DPRD.

Pemerintah Madiun memang berencana menutup lokalilisasi pada bulan ini. Senin pekan depan, 10 November 2014, deklarasi pemulangan PSK akan dilangsungkan di Balai Desa Teguhan. Frasiska menilai penutupan dipaksakan karena solusinya belum dipersiapkan secara matang. “Kami belum siap dan minta agar penutupan ditunda,” ujarnya.

Baca Juga:  14 Mobil Pemadam Dikerahkan saat Kebakaran Dekat TIM

Thohirin, Ketua Kelompok Arjuna selaku pembina lokalisasi Gude, mengatakan ketidaksiapan PSK dan muncikari karena faktor ekonomi. Mereka masih mempunyai tanggungan utang di bank hingga beberapa tahun ke depan. Faktor lainnya karena para PSK dan muncikari belum memiliki ketrampilan berwiraswasta. “Pelatihan ketrampilan baru berjalan sepuluh hari dan sudah dihentikan,” katanya.

Menurut Thohirin, program pelatihan ketrampilan seperti menjahit dan merias yang diberikan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Madiun tidak maksimal. Para PSK dan muncikari belum memahami teknis produksi maupun penjualan barang yang nantinya dihasilkan.

Hal inilah, kata dia, yang perlu dipersiapkan pemerintah daerah sebelum menutup lokalisasi. Selain itu, juga dampak-dampak lainnya seperti berpindahnya PSK ke tempat prostitusi liar yang berpotensi menyebarkan penyakit kelamin.

Baca Juga:  Presiden Joko Widodo Melantik Sembilan Anggota Komisi Kejaksaan

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Joko Setijono berjanji akan mengakomodir tuntutan PSK, mucikari, dan warga sekitar lokalisasi. Menurut dia, penutupan lokalisasi harus dilakukan dengan cara-cara yang persuasif dengan memperispkan solusinya terlebih dahulu. “Tidak hanya bagi PSK dan muncikari saja, tetapi juga bagi orang-orang hidup dari geliat lokalisasi, seperti tukang ojek dan sebagainya,” kata Joko.

Berdasarkan data terakhir, jumlah PSK di lokalisasi Gude sebanyak 80 orang, 32 muncikari dan warga lain yang bekerja sebagai pedagang makanan, tukang ojek, dan tukang cuci pakain sebanyak 56 orang. “Solusi bagi mereka semua tetap harus ada termasuk uang pesangonnya,” ujar legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.

 

loading...