HARIANACEH.co.id — Ketua Umum Demisioner Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyebut ada sejumlah agenda yang Partai Golkar ke depan yang akan ditugaskan kepada Fraksi Golkar di DPR.

[-“3a7NKeBfVx2sXMFD1LaXgi3swSAjA4Yx”]Hal itu, dia sebutkan dalam pemaparan dalam penyampaian tanggapan dari DPP Partai Golkar atas pandangan umum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tiap DPD tingkat I dan II Golkar, di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014).

Pertama, Ical memaparkan soal perjuangan dalam pembahasan Undang-undang (UU) Pemilu tentang Badan Usaha Milik Partai (BUMP) yang tengah diperjuangkan di DPR.

“Untuk sistem pendanaan, saya usulkan diperjuangkan dalam pembahasan UU pemilu tentang BUMP. Kata Sekjen (Idrus Marham), sudah diperjuangakan, tapi belum dapat dukungan dari partai lain,” kata Ical.

Selain itu, Ical mengatakan ada peraturan lain yang akan diusahakan di DPR, yaitu soal Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu) Pilkada dan Pemda yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menekankan, supaya Perppu itu ditolak.

Baca Juga:  JK Akan Giring Atlet Indonesia Lebih Berprestasi

“Saya dengar, Perppu itu digugat, bukan materi tapi mengenai cara untuk melaksanakan Perppu itu. Kata Mahfud, kalau Perppu itu dibatalkan, harus dibuat UU baru dan kemudian UU Pilkada itu berlaku kembali. Kalau itu nggak berhasil, itu akan kita perjuangkan setelah DPR reses. Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak Perppu itu,” kata Ical.

Ical menambahkan, Fraksi Golkar juga diminta menggunakan hak konstitusinya untuk memperjuangan penolakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Penolakan kenaikan harga BBM yang diusulkan Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Ini sudah dibahas, dan fraksi sudah diperintahkan untuk memperjuangkan dengan menggunakan hak konstitusi yang dimiliki DPR,” tekan Ical.

Baca Juga:  Jenazah AirAsia QZ8501 Jie Stevie Gunawan Disemayamkan di Adijasa

Ical juga meminta Fraksi Golkar untuk mengakomodir usulan sejumlah pemekaran provinsi dan kabupaten di Indonesia.

“Ini akan kami teruskan pada Fraksi Partai Golkar di DPR,” ujarnya.

Selanjutnya, Ical juga meminta Munas IX ini membahas revisi UU Pemda dan UU MD3 lebih mendetail. Hal itu untuk menentukan sikap partai yang akan diterjemahkan di DPR. Revisi ini sendiri, katanya, bertujuan supaya posisi DPRD setara dengan DPR.

“Ini yang perlu dibahas lagi. Sehingga DPRD tidak lagi jadi bagian dari pemerintah daerah,” tegasnya.

Terakhir, Ical juga mengarahkan untuk mengamandemen UU Pileg menjadi proporsional tertutup. Namun, redaksional untuk amandemen itu masih perlu dilengkapi.

loading...