MOJOKERTO, HARIANACEH.co.id — Perkara sengketa aset negara di Kota Mojokerto memunculkan tiga putusan berbeda. Gugatan sengketa tanah ini diajukan oleh Tjandra Sridjaja Pradjonggo dengan tergugat tujuh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Mojokerto sebagai tergugat I dan Kementerian Keuangan sebagai tergugat II. Tjandra, yang juga seorang advokat, menggugat status tiga bidang tanah beserta bangunan diatasnya.

[-“r6gN5Jpfxw8BVtLqU2eBq73FJF3tZr4y”]Obyek yang digugat meliputi tanah seluas 1.236 meter persegi Jalan Panglima Besar Sudirman No.40 yang kini digunakan sebagai kantor Inspektorat Kota Mojokerto, tanah 2.026 meter persegi Jalan Karyawan No. 4 yang kini digunakan Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Mojokerto dan tanah 1.499 meter persegi di Jalan Karyawan No.3 yang di atasnya berdiri Taman Bacaan Masyarakat Tantular dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mojopahit.

Pemkot Mojokerto dan Kementerian Keuangan digugat karena menetapkan tanah-tanah tersebut sebagai tanah negara sebagaimana tiga Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 05/KM.6/2011, Nomor 06/KM.6/2011, dan Nomor 07/KM.6/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang pengalihan status tiga bidang tanah melalui mekanisme Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara.

Baca Juga:  Terpidana Korupsi Tak Layak Diberi Remisi

Tjandra melayangkan gugatan lantaran berdasarkan akta jual beli, dialah yang membeli bangunan dan tanah tersebut dari Perkumpulan Tempat Ibadah Tri Dharma Hok Sian Kiong dan Perkumpulan Tiong Hwa Hwee Kwan, Mojokerto. Sengketa tanah dan bangunan ini telah putus pengadilan negeri pada 12 Desember 2013 dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, 28 April 2014 yang dua-duanya memenangkan Tjandra. Pemerintah Mojokerto kemudian mengajukan kasasi.

Kejanggalan muncul dalam salinan putusan pengadilan negeri setempat yang diterima Pemerintah Kota Mojokerto. “Kami menerima tiga salinan putusan yang amarnya berbeda-beda,” kata Kepala Bagian Hukum Pemkot Mojokerto Puji Hardjono, Kamis, 4 Desember 2014.

Amar pertama menyatakan bahwa Tjandra pemilik sah bangunan di tiga bidang tanah itu dan memerintahkan Pemerintah Mojokerto menyerahkan bagunan pada Tjandra. Dalam amar salinan putusan kedua yang diterima berikutnya menyatakan bahwa pemilik sah bangunan dan tanah adalah Tjandra, serta memerintahkan Pemerintah Kota Mojokerto menyerahkan pada penggugat.

Baca Juga:  Bupati Tasikmalaya Ingin Masa Jabatan Diperpanjang, Jadi Calon Tunggal

Adapun dalam salinan putusan ketiga disebutkan bahwa pemilik bangunan adalah Tjandra dan memerintahkan Pemerintah Mojokerto menyerahkan bangunan dan tanah kepada penggugat. Pengubahan redaksional amar putusan itu, kata Puji, bisa mengubah subtansi putusan dan berimplikasi hukum. “Revisi amar putusan ini yang jadi masalah,” katanya.

Juru bicara Pengadilan Negeri Mojokerto Wahyudi meminta Pemerintah Mojokerto menyampaikan kejanggalan putusan itu secara resmi ke pengadilan. Wahyudi belum berani menyimpulkan apakah ada orang dalam pengadilan yang mengubah isi amar putusan demi tanah yang nilainya ratusan miliar itu. “Kalau memang benar ada yang bermain, akan kami laporkan ke pimpinan,” katanya.

 

loading...