HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Monster Itu Bernama “Kapitalisme”

5

Oleh: Yogi Arif Ramdhanu [1]

Kapitalisme Era Kolonialisme

Yogi Arif Ramdhanu

HARIANACEH.co.id — Sejarah Indonesia dan perubahan-perubahan sosial di dalamnya tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa melihat ke dalam perubahan-perubahan ekonomi yang telah dilaluinya di setiap tahapan. Sejarah Indonesia adalah satu sejarah yang terhubungkan secara dekat dengan perkembangan kapitalisme semenjak kelahirannya di abad ke-16.

Sejarah kolonialisme di Indonesia adalah sejarah eksploitasi kapitalis imperialis. Bahkan yang lebih penting untuk dimengerti adalah bahwa penjajahan di Indonesia adalah yang pertama kali dilakukan oleh kaum borjuasi. Tidak dikenal dan dilupakan oleh kebanyakan kaum Marxis, revolusi borjuis yang pertama terjadi di Belanda dan bukan Inggris. Pemberontakan Belanda pada abad ke 16 (1568-1609) mungkin adalah revolusi borjuis “klasik” yang paling terabaikan. Walaupun Marx dan Engels hanya menulis beberapa kalimat yang terpencar-pencar mengenai Pemberontakan Belanda, jelas bahwa mereka mengakuinya sebagai salah satu momen penting dalam kebangkitan borjuis yang historis.Marx menjelaskan bahwa “awal penaklukan dan penjarahan Hindia Timur, menandai fajar indah dari era produksi kapitalis. Aktivitas ini adalah momentum utama dari akumulasi primitif.”

Setelah Perang Jawa 1825-1830 yang berakhir dengan menyerahnya kerajaan Mataram, yang menandai penaklukan penuh pulau Jawa, Belanda memperkenalkan sebuah sistem tanam paksa. Berbeda dari sistem transaksi rempah-rempah sebelumnya, sistem Tanam Paksa , dimana pemerintah kolonial mengorganisasi sebuah sistem produksi hasil bumi (cash-crop) untuk ekspor, membawa evolusi industri perkebunan yang membentuk sejarah Indonesia sebagai sebuah negara eksportis bahan mentah untuk abad selanjutnya. Dari menjadi sumber bahan mentah untuk kapitalisme perdagangan, Hindia Timur perlahan-lahan menjadi sumber bahan mentah untuk kapitalisme industrial.

Kapitalisme Setelah Kemerdekaan Indonesia

Lain dulu lain pula sekarang, ketika Indonesia telah merdeka kapitalisme semakin mencengkram Indonesia, semenjak presiden Sukarno turun dari kekuasaannya pada tahun 1966 ,tak ada lagi yang dapat membendung derasnya laju kapitalisme, terlebih ketika Suharto menjadi presiden Republik Indonesia yang ke 2, bukan hanya produk – produk pertanian lagi seperti halnya, melainkan merambah produk lainnya seperti minyak dan gas beserta emas, contoh saja Exxon Mobil yang merupakan perusahaan migas Amerika Serikat yang memimpin di hampir setiap aspek bisnis energi dan petrokimia. Produk Exxon Mobil dipasarkan di hampir seluruh negara di dunia, dan dalam mengeksplorasi sumber daya migas, Exxon Mobil beroperasi hingga di enam benua. Di Indonesia, ExxonMobil telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun, dengan tambang migasnya yang menyebar dari ujung Barat Indonesia di Aceh hingga ujung Timur di Papua. Kepemilikan tambang migas ExxonMobil ini merupakan yang terbanyak di Indonesia, jauh melebihi Pertamina.

Contoh lainnya adalah PT Freeport Indonesia, Freeport adalah perusahaan publik penghasil tembaga terbesar di dunia, produsen emas terbanyak di dunia, dan penghasil utama molybdenum (logam yang digunakan pada campuran logam baja berkekuatan tinggi, produk kimia, dan produksi pelumas).Freeport menguasai daerah pertambangan dengan kontrak jangka panjang, di Indonesia PT Freeport Indonesia (PT FI) beroperasi di kompleks tambang Grasberg, daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Papua, yang merupakan tempat pertambangan terluas di dunia dan penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia. Tidak hanya itu, lokasi Grasberg sendiri berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, dimana kegiatan eksplorasi yang berlanjut akan membuka peluang untuk terus menambah cadangan tembaga dan emas yang berusia panjang kepada Freeport. Ini terbukti dengan rilis yang ada di PT FreeportIndonesia bahwa tambang Grasberg mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil terbesar di dunia dan cadangan tunggal emas terbesar di dunia . (Sumber : www.igj.or.id).

Kedua perusahaan ini telah bercokol di Indonesia sejak lama, namun entah kenapa pemerintah seperti tidak tahu atau tidak mau tahu mengenai kerugian Negara akibat pengerukan harta Negara secara besar–besaran ini, pemerintah seolah tidak berdaya oleh tekanan asing untuk memuluskan segala kepentingan asing .

Apakah kapitalisme sesuai untuk diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu merujuk pada UUD 1945. Meskipun saat ini UUD 1945 sudah diamandemen empat kali, namun 3 butir pertama pada pasal 33 tidak berubah sehingga masih dapat dirujuk, yaitu (i) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (ii) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara, dan (iii) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seharusnya ini sudah menjadi dasar yang cukup jelas bagi pemerintah, kapitalis bukanlah gaya yang cocok untuk Indonesia .

Dalam pembuatan izin dan undang – undang misalnya, Paham liberalis-kapitalis mulai gencar masuk dalam sistem perekonomian Indonesia melalui berbagai produk Undang-Undang yaitu salah satunya adalah Undang-Undang mengenai modal asing tahun 1967, dan diperbaharui dengan Undang-Undang tahun 1970, lalu Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1994 tentang kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA). Dimana dalam PP tersebut menerangkan bahwa perusahaan asing tidak diwajibkan untuk mendivestasikan sahamnya. Maka semakin kuatlah cengkraman kapitalis di Indonesia .

Kapitalisme di Era Reformasi

Diharapkan setelah kekuasaan kediktatoran Presiden Suharto tumbang, kapitalis mejuga dapat dihilangkan, namun hal itu adalah sebuah mimpi di siang bolong, tak bias semudah yang dibayangkan, bahkan lebih menjadi – jadi dari sebelum reformasi,  IMF, World Bank, dan ADB selaku kreditur terbesar Indonesia justru terang – terangan mengintervensi perpolitikan di Indonesia dengan cara mendikte pembuatan undang – undang, misalnya saja UU Migas dan UU Ketenagalistrikan. UU Migas pernah ditolak di era Habibie karena sangat berpihak kepada asing, tapi akhirnya berhasil diundangkan di era Megawati-Gus Dur. Begitu pula dengan UU Ketenagalistrikan. Pada 15 Desember 2004 UU ini sudah dibatalkan oleh MK, namun diajukan kembali dan lahirlah UU yang sama tapi dalam bahasa yang berbeda jadi UU No. 30/2009. Yang notabene sangat merugikan Indonesia, memang setelah reformasi kehidupan politik di Indonesia semakin Demokratis, namun dengan semakin demokratisnya kehidupan politik berarti semakin terbuka lebarlah pintu kapitalisme di Indonesia, Menurut Karl Marx negara demokrasi adalah negara kapitalis, karena negara dikontrol oleh logika ekonomi kapitalis yang dimana kebanyakan keputusan politik harus menguntungkan kepentingan kapitalis, Diterbitkannya UU No 25/2007 yang mengandung prinsip persamaan kedudukan bagi penanaman modal dalam negeri maupun asing sejalan dengan prinsip “The Most Favoured Nation” (MFN) dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Trade Related Invesment Measures (TRIMs). Akibatnya, modal asing dapat diakomodasi di dalam negeri sebagian atau seluruhnya.

Marx percaya bahwa kapitalisme mengeksploitasi manusia, dan apa yang para buruh lakukan sejatinya adalah proses mendehumanisasi diri mereka menjadi objek fungsional. Marcuse mengambil pandangan ini dan mengembangkannya. Ia percaya kapitalisme dan industrialisasi menekan kaum buruh begitu kuat, hingga kaum buruh mulai melihat diri mereka sendiri sebagai objek yang mereka produksi, Dalam hal ini yang dimaksud Marx adalah praktik eksploitasi pekerja yang semakin marak, misalnya system kontrak kerja  “outsourcing”  system ini sangatlah merugikan kaum pekerja dikarenakan pada praktiknya,  perusahaan hanya memanfaatkan pekerja lulusan baru yang mau dibayar upah murah dan dengan mudah memutuskan hubungan kerja setelah jangka waktu tertentu.

Mungkin pejabat – pejabat sudah tidak lagi mencintai negeri ini, mereka lebih mencintai fee yang diberikan oleh perusahaan asing untuk melancarkan segala macam kepentingan pribadi  walaupun harus rela menggerogoti bahkan menjual Negara sendiri. Mungkin juga dalam pemilu, pihak asing juga berpartisipasi dalam pemberian dana kampanye yang  selama ini terkesan tidak transparan,  mereka akan memberikan bantuan dana kampanye kepada siapapun calon yang dianggap paling menguntungkan bisnisnya.


[1] Penulis adalah Mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah – Indonesia.

loading...