NASIONAL

Dialog Damai Jakarta-Papua Didukung DPRD Papua

HARIANACEH.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua menyatakan dukungan terhadap pemerintah pusat dalam menggelar dialog damai Jakarta – Papua. Dukungan tersebut merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri perayaan Natal Nasional di Kota Jayapura, Papua, 27 Desember 2014 lalu, yakni menyatakan akan melakukan dialog untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Bumi Cendrawasih.

Dikutip dari suara, Anggota Komisi A DPRD Bidang Hukum dan HAM, Ruben Magay, mengungkapkan rakyat Papua sejak beberapa waktu lalu sudah mengusulkan dialog damai. Namun kala itu, kata dia, Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak juga merespon usulan tersebut.

“Dialog itu kan sudah lama digagas oleh Jaringan Damai Papua. Namun ketika itu SBY tidak merespon. Padahal dialognya sudah di Jakarta. Kalau sudah ada respon dari pemerintah Jokowi, tinggal nunggu waktu kapan. Kalau kita katakan pemerintah daerah eksekutif, MRP, tetapi kalau dikatakan komponen masyarakat lain sekarang Papua sudah punya presiden melalui kongres III tahun 2012 di padang Bulan,” katanya di Kota Jayapura, Selasa (6/1/2015).

Dikatakan, rakyat Papua sudah mendikler bahwa saat ini mereka sudah memiliki Presiden sendiri. Ditambahkan, dialog yang dijanjikan itu akan diikuti semua tingkatan, baik pemerintah pusat, OPM, PDP, akademisi, dan Jaringan Damai Papua.

“Sekarang semua kelompok ini masyarakat Papua merespon semua secara baik dan juga Jakarta, dan Jakarta bisa lihat sudah melihat sudut pandang, bahwa pemerintah dalam hal ini, gubernur, DPRP, MRP,” kata dia.

Dengan menganggap sudah memiliki Presiden, sekarang tinggal menunggu pengakuan dan diplomasi. Semasa Presiden SBY, pemerintah pusat tidak cepat merespon permintaan dialog Jakarta – Papua. Maka ketika itu, pada Oktober 2012 masyarakat berinisiatif memilih Presiden sendiri, yakni Forkorus Yoboisembut.

“Atas nama negara federal Papua Barat, kemudian, OPM, sudah mengangkat komponen perangkat pemerintah Papua. Karena selama ini pemerintah pusat masa bodoh sekarang tinggal pengakuan. Sekarang sudut pandang menentukan hak nasib sendiri,” katanya.

TERPOPULER

Keatas