HARIANACEH.co.id — Golkar versi Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono menolak membubarkan kepengurusan meski Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima eksepsi  atau putusan sela atas gugatan kubu pendukung Agung Laksono.

Ketua Bidang Pengkajian dan Litbang versi Munas Bali, Indra J Piliak, Senin (2/2/2015), mengklaim kalau kepengurusan kubu Agung Laksono sudah disetujui oleh Pemerintah lebih dulu sebeluh hasil sidang putusan sela diputuskan.

“Munas Ancol sudah diakui oleh pemerintah, putusan hakim itu cuma menyebut penyelesaiannya harus  lewat Mahkamah Partai,” seru Indra melalui sambungan telepon.

Dia juga mengatakan kalau gugatan yang disampaikan itu diajukan sebelum kedua kubu menggelar munas.

Baca Juga:  Ada Kejanggalan Pada Proses Hukum Sebut Pengacara Mucikari

“Cuma pengadilan mengatakan harus diteruskan,” jelas Indra lagi.

Yang jadi masalah, kata Indra, adalah pertimbangan hakim dengan menerima keberatan dari kubu Ical yang menginginkan agar perselisihan melalui mahkamah partai.

“hasil itu malah menjadikan status quo lagi, mahkamah partai dari hasil Munas Riau kan sudah ngga ada,”  kata Indra.

Dia juga menganggap kalau hasil putusan sela malah mengaburkan kembali konflik di Golkar. Kendati demikian, jelas Indra, kubunya kini masih menunggu hasil islah dan hasil gugatan di Pengadilan Jakarta Barat.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015), mengabulkan eksepsi tergugat yaitu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal serta pengurus Golkar hasil Musyawarah Nasional di Bali.

Baca Juga:  Pimpinan KPK Ditemui 3 Anggota Tim Independen

Dengan adanya putusan ini, gugatan kubu Agung Laksono terhadap kubu Aburizal Bakrie secara otomatis batal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kami mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan relatif bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan Agung Laksono dkk,” tulis Yusril di akun Twitter pribadi.

Hakim juga menyetujui argumen yang disampaikan oleh para penggugat kalau perselisihan partai mesti diselesaikan  oleh Mahakamai Partai.

“Sebab berdasarkan Pasal 32 jo Pasal 33 UU Parpol, perkara perselisihan parpol harus diselesaikan secara internal melalui mahkamah partai,” tulis Yusril.

loading...