HARIANACEH.co.id — Sejumlah koalisi lembaga perempuan merilis Rapor 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (3/2/2015). Kepemimpinan Jokowi dinilai belum menjamin kebebasan bagi kelompok minoritas dalam beragama dan berkeyakinan.

‎‎Kepala Divisi Advokasi AMAN Indonesia, Maskus Hasan, mengatakan pemerintah masih lamban merespons kasus-kasus pelanggaran HAM pada kelompok minoritas, seperti kasus warga Syiah di Sampang, Madura, yang hingga saat ini belum selesai. Sebagian warga Syah masih tinggal di pengungsian.

‎”Pemerintah belum punya upaya yang kuat untuk menghilangkan kasus kekerasan dalam konflik isu agama. Bahkan, pemerintah terkadang justru menjadi aktor yang memicu kekerasan dalam konflik isu agama,” kata Maskur dalam diskusi Rapor 100 Hari Jokowi dan 10 Agenda Politik Perempuan di kafe Warung Daun, Cikini, Jakarta.

Baca Juga:  Usai Keputusan MK, Golkar Tentukan Sikap Oposisi

Kasus lainnya ialah upaya pembukaan segel Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor yang hingga kini juga belum ada kemajuan. Umat gereja itu hingga saat ini belum bisa beribadah dengan tenang di rumah ibadah mereka.

‎”Selain itu, rumah ibadah jamaat Ahmadiyah di Depok yang sempat dibuka kembali pada November tahun lalu kembali disegel oleh Satpol PP,” katanya.

Maskur menambahkan dalam kinerja pemerintahan Jokowi masih banyak rapor merah. Salah satunya rapor dalam bidang kebebasan perlindungan agama.

Dari tujuh indikator penilaian di Kementerian Agama, tiga di antaranya berapor merah. Hal itu tampak dari kurikulum madrasah di bawah Kementerian Agama yang tidak menunjukkan perspektif gender.

Baca Juga:  Jalan Medan Merdeka Barat Belum Ditutup, Massa Prabowo Turun ke Jalan

“Perhatian khusus terhadap perempuan dalam agama sangat kurang, bahkan belum disinggung. Padahal perempuan sering menjadi korban kekerasan karena interpretasi agama,” kata dia.

loading...