HARIANACEH.co.id — Pakar Hukum Pasar Modal, Indra Safitri menilai, tingginya kepemilikan asing di saham emiten BUMN tidak perlu dikhawatirkan. Meski mayoritas asing masih banyak mengusai saham publik, tapi saham pemerintah masih diatas 50 persen yang mampu melakukan pengendalian emiten BUMN tersebut.

“Apalagi saham emiten BUMN tersebut masih dikendalikan pemerintah dengan porsi diatas 50 persen. Jadi tidak perlu dikhawatirkan,” kata Indra di Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Selain itu, dia mengatakan, meski kepemilikan saham publik emiten BUMN dikuasai asing, tidak bisa emiten BUMN itu dikatakan sebagai perusahaan asing atau bukan lagi menjadi BUMN. Sebab, berdasarkan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan yang dikatakan milik asing atau perusahaan asing yakni perusahaan yang masuk lewat direct investment, seperti penanaman modal asing (PMA) secara langsung.

Baca Juga:  Nilai Tukar Rupiah Menguat Tipis Saat Dibuka Pagi Ini

Dia mencontohkan, kasus seperti PT PGN Persero Tbk (PPGN), saham publiknya dikuasai asing, namun mayoritas saham masih dipegang pemerintah diatas 50 persen, sehingga bukan berarti PGN bisa dikatakan tidak lagi menjadi perusahaan BUMN. “PGN tetaplah BUMN dengan saham pengendali yakni pemerintah. Jadi wajar dan tidak ada masalah, ada asing di saham emiten BUMN. Karena sifatnyaindirect investment atau penanaman modal tidak langsung atau portofolio,” ungkap dia.

Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Franky Welirang menambahkan, perusahaan BUMN yang sudah masuk bursa, tidak bisa menolak sahamnya untuk dibeli investor. Kondisi bursa di Indonesia investornya berasal dari swasta dan asing. Sangat tidak masuk akal kalau melarang pemodal asing membeli saham BUMN, sementara pemerintah justru mendorong pemain asing masuk ke Indonesia.

Baca Juga:  Harga Minyak Dunia Merosot ke Harga USD31/Barel

Seharusnya perusahaan-perusahaan BUMN harus didorong untuk mencatatkan sahamnya di BEI demi keterbukaan informasi.

loading...