HARIANACEH.co.id — Media Australia ramai memberitakan delegasi Indonesia yang mengajukan moratorium tentang eksekusi mati, di Dewan HAM PBB. Namun media Australia melakukan kesalahan besar.

Media Australia menyebutkan bahwa delegasi Indonesia di Sidang HAM PBB di Jenewa menyampaikan moratorium eksekusi mati diberlakukan kembali.

“Setelah menerima informasi dan membaca beberapa berita yang ada di media. Semalam saya melakukan komunikasi per telepon dengan duta besar kita di Jenewa, diperoleh informasi dan terkonfirmasi, bahwa apa yang ada di media (Australia) tersebut adalah tidak benar,” ujar Menlu Retno di kantor Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Baca Juga:  Arab Saudi Teliti Usul Pasang Payung Raksasa di Kaabah

“Kalimat yang disampaikan oleh delegasi Indonesia pada Sidang HAM di Jenewa adalah ‘and if we have to reindtroduce death penalty, it is simply because we dictated by aggravated situation affecting our society as a result of those crime,'”jelas Menlu.

Atau dalam bahasa Indonesia berarti ‘Kami akan menerapkan hukuman mati, karena didikte oleh situasi parah yang dihadapi oleh masyarakat sebagai akibat kejahatan itu (narkoba)’.

Menurut Menlu, kalimat atau kuotation yang ada di media dikarenakan ada pernyataan dari kantor Komisaris Tinggi HAM.

“(Semua pernyataan) dikutip dari situ, dan kita memprotes karena kita tidak pernah menyampaikan seperti itu,” tegas Menlu Retno.

Tampak bahwa kalimat ‘moratorium’ yang digunakan oleh media Australia tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta yang ada. Apa yang dilakukan, seperti menunjukkan cara Australia yang membabi buta membela warganya yang terlibat kejahatan narkotika.

Baca Juga:  Bom AS Tewaskan Ratusan Pejuang ISIS di Kobane

Saat ini dua gembong ‘Bali Nine’ Myuran Sukumaran dan Andrew Chan sudah dipindahkan dari LP Kerobokan ke LP Nusakambangan. Keduanya ditangkap pada 2005 lalu ketika hendak menyelundupkan delapan kilogram heroin dari Bali.

loading...