EKONOMI

IPA Harus Paham Kriteria Ini, Jadi Lembaga Pemeringkat Keuangan

HARIANACEH.co.id — Dewan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendorong pembentukan organisasi Indonesian Public Acountability (IPA) menjadi lembaga pemeringkat.

Namun demikian, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan agar bisa menjadi lembaga pemeringkat. Pertama, tidak hanya menilai dari aspek keuangan, hukum, kinerja perusahaan, tapi pelayanan publik juga harus dipenuhi sebaik mungkin oleh perusahaan.

“Selama ini dari sisi keuangan, hukum, kinerja perusahaan saja, tapi pelayanan publik harus dipenuhi perusahaan, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Kalau itu bisa dilakukan bakal mudah melakukan pemeringkatan,” kata Anggota Dewan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dwi Setiawan Susanto, dalam siaran persnya, Sabtu (7/3/2015).

Dwi menilai, pembuatan organisasi IPA yang didorong untuk menjadi lembaga pemeringkatan harus dimatangkan terlebih dahulu. Agar bisa mempertanggungjawabkan semua jasa yang diberikan.

“Tidak hanya dari sisi finansial banyak standar yang harus diperhatikan kriterianya, jangan terjadi gap ketika buat pemeringkatan,” ungkap dia.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR, Mohammad Suryo Alam mengaku akan mendorong organisasi IPA menjadi lembaga pemeringkat kesehatan keuangan perusahaan publik yang berbasis indeks aakuntabilitas publik.

“Nanti IPA akan mengarah untuk memeringkat organisasi atau perusahaan yang menekankan pada aspek finansial yang hasil akhirnya berbentuk indeks,” kata Suryo.

IPA akan melakukan pemeringkatan akuntabilitas publik untuk semua perusahaan yang menggunakan keuangan negara, aset negara dan penghimpun dana masyarakat.

“Ke depan, perusahaan yang akan IPO (initial public offering) juga akan diarahkan untuk memenuhi standar indeks dari IPA. Kemampuan perusahaan untuk membayar utang juga akan tercermin dari indeks IPA, ruang lingkup IPA terdiri atas pemerintah, perusahaan terbuka, perusahaan tertutup yang mengelola sumber daya alam dan aset negara, BUMN/BUMD hingga Kantor Konsultan Pajak,” ungkap Suryo.

Pada 2015 ini, tambah dia, IPA juga akan mencermati penggunaan dana-dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disalurkan ke sejumlah BUMN melalui APBN-P 2015.

TERPOPULER

Keatas