Oleh: Maslihan[1]

Maslihan
Maslihan

HARIANACEH.co.id — Oleh adanya kasus narkoba yang dewasa ini kembali mencuat berimplikasi terhadap penegakan hukum yang mau tidak mau harus digalakkan. Wacana hukuman mati yang dijatuhkan oleh jaksa HM. Prasetyo merupakan konsekuensi logis mengingat melejitnya pusaran narkoba yang menjangkiti sebagian besar jiwa manusia Indonesia.

Perlu diketahui bersama, datangnya narkoba sebenarnya bukan “asli” dari dalam negeri, walaupun memang sebagian kecil terdapat produk bumi pertiwi, namun hal tersebut tak sebanding dengan jumlah narkoba yang dibawa oleh para gembong narkoba yang berhasil diamankan oleh pihak yang berwenang. Misal kasus Bali Nine yang di aktori oleh sembilan warga Australia: tak lain adalah Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrence, Tach Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush dan Martin Stephens, yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali. Mereka berusaha menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari negaranya.

Dalam kasus itu, ada dua terpidana yang akan dihukum mati. Mereka adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Banyak perseteruan pendapat atas hukuman mati bagi para kedua terpidana tersebut. Sehingga menuai pro dan kontra. Yang mengatakan kontra alasannya karena telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu merampas hak hidup orang lain dan disisi yang lain berpendapat bahwa hukuman mati harus tetap ditegakkan karena menimbulkan kedegradasian bagi bangsa. Dari pendapat yang ada, seharusnya mana yang harus di tindak tegaskan terkait hal itu, lebih besar madlarat atau tidaknya.

Tegasnya, dilihat dari lapangan, dalam praktik pengedaran narkoba banyak merugikan dan banyak yang menjadi korban. Kebanyakan yang menjadi korban adalah para pelajar dan para  pekerja produktif. Terkait hal ini, generasi penerus bangsa menjadi terkontaminasi dan menjadi delinkuen. Sehingga, merusak dan merenggut Hak Asasi Manusia (HAM) yang sebenarnya karena menyebabkan masa depan bangsa dan negara menjadi carut marut.

Baca Juga:  Bersiap Mendengar 'Patologis' Berbicara

Survei Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba pada 2008 baru sekitar 1,99 persen dari penduduk Indonesia berumur 10-59 tahun, atau sekitar 3,4 juta jiwa, selanjutnya pada 2010 meningkat menjadi 2,21 persen atau sekitar 3,83 juta jiwa, dan diperkirakan pada 2015 melonjak drastis hingga 2,80 persen atau sekitar 5,13 juta jiwa.

Mengingat prevalensi usia anak yang menjadi korban sangat memprihatinkan, langkah apa yang harus dilakukan bagi pemerintah dan pemudanya untuk memberantasnya. Haruskah diampuni atau dihukum mati para pidana sebagaimana mestinya. Praktik peredaran narkoba ini akan memangkas HAM karena dapat membubunuh 40-50 jiwa perhari. Sungguh mencengangkan sekali praktik haram ini. Konstitusi harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Perdaran dan pemakaian narkoba bahwasanya melanggar hukum, dan juga agama.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tepatnya dalam pasal 114 ayat (2) dijelaskan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, dan sebagainya yang berupa narkotika golongan satu yang beratnya lebih dari 1 kilogram dipidana mati, seumur hidup atau dipenjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan di denda maksimum Rp 10.000.000.000,00 ditambah sepertiga.

Dalam kalam Allah  telah dicantumkan larangan mengonsumsi narkoba yang terdapat dalam surat al A’raf ayat 157 yang artinya “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. Dan ada juga dalam al Qur’an surat al Baqarah ayat 159 yang artinya “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.

Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (Majmu’ Al Fatawa, 34: 204).

Keharaman narkoba di karenakan dapat merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak akal dan badan seseorang. Tegasnya, bahwa narkoba melanggar HAM. Bagi para pengedar narkoba, sepatutnya dan layak di hukum mati karena alasan tersebut. Tidak perlu takut akan adanya ancaman dari negara lain. Tegasnya, dalam konstitusi Indonesia sudah dicantumkan hukuman mati bagi pidana pengedar narkoba dan ayat konstitusi itu harus ditegakkan. Disamping dapat merusak bangsa, juga merusak generasi penerus bangsa.

Baca Juga:  Jomblo

Langkah Tegas Pemerintah

Dalam menghadapi pengedaran narkoba, pemerintah dan pihak terkait harus tegas dan bersinergi untuk memberantasnya. Hukuman mati tetap ditegakkan mengingat banyak yang menjadi korban terutama pada pelajar dan pekerja di usia yang produktif. Seharusnya mereka dapat menimba ilmu dan menjalani karir yang lebih baik. Namun, terhambat karena menjadi korban narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan 70 persen pecandu narkoba di Indonesia berasal dari kalangan tersebut. Kalau hal ini dibiarkan maka generasi besok dan  selanjutnya akan hilang.

Tindak tegas juga perlu bagi para pecandu yang notabene sulit sekali menghindari narkoba. Mereka harus di rehabilitasi supaya sadar dan sembuh. Mengingat banyaknya yang menjadi korban narkoba, partisipasi juga perlu bagi masyarakat agar barang haram itu tidak merajalela di kehidupannya.

Selain itu setiap kepala daerah seharusnya menyediakan fasilitas rehabilitasi seperti klinik yang memadai di daerah masing-masing. Dan tak luput juga, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial harus ikut turun tangan untuk mengatasi hal ini agar bibit-bibit bangsa tetap unggul dan Indonesia akan bersih dari narkoba.

Untuk yang belum terlibat pemakaian dan mengedar narkoba, kita harus tekankan agar benar-benar tidak terlibat hal tersebut. Dengan cara penekanan yang semaksimal mungkin secara persuasif serta memberi tahu bahaya narkoba agar benar-benar pemuda tidak menyentuhnya.


  1. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis dan Mahasantri Ponpes Harun al Rasyid dn Alumnus MA YSPIS Rembang
loading...