HARIANACEH.co.id — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menduga ada anggaran siluman Rp 12,1 triliun dalam APBD DKI 2015. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan tidak dapat melakukan pemeriksaan jika APBD itu belum disahkan.

“Selama itu (APBD DKI 2015) belum disahkan, BPK tidak bisa mengaudit. Wewenang kami eksternal audit, jadi sebelum disahkan, itu bukan wewenang kami,” Kata ketua BPK, Harry Azhar Azis kepada Media Indonesia, Minggu (8/3/2015).

Saat disinggung adanya dugaaan penyelewengan anggaran Rp 12,1 triliun. Harry mengungkapkan, penyalahgunaan anggaran yang terindikasi tindak pidana, prosesnya harus melalui penegak hukum. Pihaknya hanya bisa bergerak ketika anggaran itu dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan.

Baca Juga:  Penerbangan Kualanamu Terganggu Akibat Sinabung Meletus

“Setelah dikeluarkan menjadi Perda, BPK baru bisa audit. Jika anggarannya terlalu besar dan ada alternatif besaran anggaran lain untuk pencapaian pada program yang dituju, kami akan memberi rekomendasi,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersitegang dengan DPRD DKI terkait dugaan penyelewengan anggaran di APBD DKI Rp 12,1 triliun. Kisruh ini semakin memanas ketika Ahok menuding DPRD telah bermain dengan memasukkan pengadaan fasilitas uninterruptible power supply (UPS).

loading...