Oleh: Dara Hilda Maisyita[1]

Dara Hilda Maisyita
Dara Hilda Maisyita

HARIANACEH.co.id — Aceh dikenal dengan daerah yang pernah terlibat konflik yang cukup lama. Berbicara soal konflik tentu tidak jauh dari ranah kekerasan, terlebih lagi hal tersebut juga terjadi dengan para perempuan aceh. Dimana kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dijadikan sebagai tak tik perang untuk memancing agar para kombatan yang bersembunyi keluar dari hutan karena mendengar istri, anak atau adik perempuannya dilecehkan secara seksual oleh pihak aparat.

Tak hanya itu para perempuan aceh mengalami masa-masa yang sangat sulit ketika masa konflik GAM-RI. Pasalnya kehilangan suami dan anak lelakinya sangat memukul bagi perempuan itu sendiri. Hal tersebut membuat perempuan memainkan banyak peran ketika konflik berlangsung. Ikut berjuang seperti suami, mengurusi urusan domestik dan menjadi tulang punggung keluarga. Karena pada masa itu perempuan tidak dapat memilih antara maunya dan kondisi yang ada, sehingga mereka dipaksa untuk melanjutkan perjuangan suami-suami mereka serta melindungi diri dan keluarga mereka dari bahaya yang dapat datang sewaktu-waktu.

Sebenarnya apa yang perempuan inginkan? Melainkan hidup damai dan bebas dari rasa takut. Perempuan juga menjawab persoalan, bahwa konflik dan disharmonisasi harus diakhiri di Aceh. sudah saatnya Aceh bebas dari rasa yang mencekam. Perempuan melalui aktivis-aktivis perempuan adalah inisiator pertama penggagas perdamaian diAceh setelah 34 tahun lamanya konflik berlangsung. Perempuan membawa pesan pada seluruh masyarakat Aceh bahwa perang harus dihentikan. Ya, harusnya para laki-laki yang terlibat perang sudah saatnya ini berpikir soal itu.

Baca Juga:  Ajaran Syiah: 'Jima dengan Istri Melalui Dubur Tidak Batalkan Ibadah Puasa'

Dengan kemampuan soft powernya perempuan memainkan peran penting dalam mencapai perdamaian. Perempuan ikut berjuang baik secara fisik maupun non fisik. Meski selalu berjuang diluar meja perundingan tapi semangat menggagas perdamaian di Aceh tak pernah pudar.

Namun secara waktu berlalu dan akhirnya kesepakatan damai di setujui oleh GAM-RI melalui penandatanganan MoU helsinki, eksistensi perempuan mulai terpinggirkan sebagai Agen of Peace. Bahkan tak dianggap di meja perundingan MoU Helsinki.Perempuan dikembalikan ke ranah domestik tanpa pertimbangan apa apa. Ada berapa banyak perempuan korban pelanggaran HAM yang diacuhkan begitu saja dengan traumatik yang tak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya, ada berapa banyak mantan kombatan perempuan (inong bale) yang tidak memperoleh subsidi apapun dari pemerintah indonesia dan Aceh padahal pada masanya mereka kehilangan suami, harta dna mengalami tindak pelanggaran HAM oleh pihak aparat.

Sulit sekali memperoleh pengakuan peran-peran perempuan dalam mencetus perdamaian, yang terlihat adalah bagaimana lemahnya perempuan. hal tersebut dikarenakan besarnya budaya patriarki didalam masyarakat Aceh sendiri. Pemerintah melupakan soal peran perempuan-perempuan digaris grassroot dan menganggap semuanya memang sudah damai seperti yang tertuang didalam Mou Helsinki. Padahal tak sedikit dari mereka masih merasa getir saat membicarakan konflik masa lalu, suami dan anak laki-laki mereka tak kembali, traumatik atas kekerasan dan pelecehan seksual masih menghantui tapi pemerintah tidak pernah mau tau apa maunya perempuan. Damai belum sampai kepada perempuan korban pelanggaran HAM.

Baca Juga:  Jejak Syiah dan Tradisi Asyura di Aceh

Perempuan Aceh generasi hari ini patut melihat bagaimana semangat dan kekuatan yang diusung perempuan dengan soft powernya. Bahwa perempuan mampu berpikir lebih rasional dan kuat dalam menghadapi kondisi. Perempuan hari ini tak perlu takut memecah kebisuan, lantang dan berani menyuarakan hak haknya. Karena kebebasan perempuan hari ini bukan sesuatu yang mudah didapat melainkan hasil dari berjuang dengan berdarah-darah. Maka harusnya hari ini pemerintah telah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan di Aceh pasca konflik, bebas dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual, dan bebas mengutarakan aspirasi tanpa memangdang Gender.


  1. Mahasiswi UNSYIAH Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
loading...