HARIANACEH.co.id — Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Penegak Konstitusi mengantongi dua alasan untuk menguji materi Perpres 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden ke Mahkamah Agung.

“Kita mendukung pemerintahan Jokowi-JK, tapi ini konstitusional. Ternyata dalam pembuatan Perpres ini melanggar dua aspek sehingga harus dicabut,” ujar salah satu pemohon uji materi, Erfandi, di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2015).

Erfandi menjelaskan, Perpres itu bertentangan dengan Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan dan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang terakhir itu menyatakan, kementerian dibatasi hanya 34 kementerian.

Baca Juga:  Pertamina Diminta DPR Segera Tindak SPBU Nakal

“Ternyata dalam konteks ini, Jokowi-JK membuat staf dan Kepala Staf Presiden ini jelas temuannya disetarakan dengan menteri. Ini menandakan jumlah kementerian tidak 34, tapi jadi 35. Itu melanggar UU Kementerian Negara,” terang Erfandi.

Selain bertentangan dengan dua undang-undang tersebut, Perpres juga tidak memiliki kejelasan. Penerbitan Perpres itu melawan konstitusi dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan wewenang yang dimiliki kementerian dengan peraturan yang ditetapkan Kepala Staf Kepresidenan.

Keberadaan Kepala Staf Kepresidenan juga sempat dikritik oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK khawatir, wewenang kepada Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan untuk mengoordinasikan kementerian dikhawatirkan menimbulkan koordinasi berlebihan.

loading...