HARIANACEH.co.id — KPK melimpahkan penanganan kasus dugaan suap Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Kemudian, Kejagung mengkaji untuk menyerahkan penanganan kasus ini ke Bareskrim Polri.

Pelimpahan kasus Budi Gunawan ditentang banyak pihak. Publik beropini kasus sengaja dilimpahkan ke kejaksaan lalu ke Bareskrim untuk kemudian dihentikan.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto membantah pelimpahan itu disengaja dan bertujuan untuk mengentikan kasus. Namun, jika akhirnya kasus tersebut benar-benar diserahkan ke Bareskrim dan kemudian dihentikan, Rikwanto mengatakan itu merupakan bagian dari proses hukum.

“Pemberhentian kasus itu juga proses hukum. Tapi diopinikan diberhentikan itu sebagai kesengajaan,” tegas Rikwanto saat ditemui di ruangannya, Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2015).

Baca Juga:  20 Damkar Diterjunkan, Terjadi Kebakaran di Pasar Gembrong

Dia memastikan pelimpahan dan penghentian kasus merupakan bagian dari proses hukum dan ada dasar serta payung hukumnya.

“Itu proses hukum, ada kepastian hukumnya,” tegas Rikwanto.

Menurut Rikwanto,Kejagung masih memeriksa data yang dilimpahkan KPK sebelum menyerahkan ke Bareskrin.

Diberitakan sebelumnya, KPK melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Kesepakatan itu diambil usai pertemuan pimpinan lembaga hukum di KPK.

“Atas dasar kesepakatan rapat kami bersama, karena KPK tidak mungkin menghentikan penyidikannya. KPK menyerahkan penanganan perkara Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo, beberapa waktu lalu.

Penyerahan itu didasarkan atas keputusan Praperadilan Budi Gunawan. Seperti diketahui, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi memutuskan sprindik KPK nomor Sprin-dik 03/01/01/2015 yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Baca Juga:  Asosiasi Asuransi Disurati Risma Untuk Minta Kemudahan

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. KPK belum mengungkapkan detail mengenai kasus yang menjerat Budi.

KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal- pasal itu. Karena status tersangka itu Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai kapolri terpilih.

loading...