SUMENEP, HARIANACEH.co.id — Sikap anggota Fraksi Partai Demokrat, DPRD Sumenep, Masdawi yang mengusir wartawan saat meliput dapat kecaman keras dari Komunitas Jurnalis Sumenep. Bahkan para insan pers itu, mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Misdawi akan dipolisikan dengan dugaan menghalang-halangi tugas wartawan. Terlebih, tugas wartawan saat melakukan peliputan dilindungi undang-undang.

Pengusiran wartawan yang sering melakukan peliputan di lingkungan kantor DPRD Sumenep berawal saat para awak media ini hendak mewawacara Ketua Komisi B Nurussalam di ruangan komisi. Mereka akan mewawancarai Nurussalam tentang anjloknya harga rumput laut di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi, Sumenep.

Namun, saat hendak menyodorkan kamera untuk melakukan wawancara, tiba-tiba datang Masdawi. Dia langsung mengusir wartawan yang tengah liputan terkait anjloknya harga rumput laut itu.

Baca Juga:  Farouk Muhammad: Proses Evakuasi Korban Pesawat AirAsia Harus Tuntas

”Siapapun termasuk wartawan tidak boleh wawancara di dalam Komisi B. Kalau mau wawancara silakan di luar komisi atau di fraksinya dengan catatan jangan mengatasnamakan komisi, melainkan pribadi,” ujar Masdawi, Selasa (10/3/ 2015).

Dia menegaskan, pengusiran terhadap awak media ini berdasarkan kesepakatan di internal komisi. ”Bahwa setiap anggota dewan di Komisi B baik anggota maupun ketua yang hendak diwawancarai harus di luar ruangan komisi, tidak boleh di dalam ruangan komisi B itupun jangan mengatasnamakan komisi melainkan pribadi,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS), Abdul Rahem menyayangkan sikap anggota dewan yang telah melakukan pengusiran wartawan. Insiden seperti ini sudah kuno dan tidak perlu diwariskan.

Baca Juga:  Press Release: Tim Penyelamat Aset Daerah Aceh

Menurut dia, sikap oknum anggota dewan dari Fraksi Demokrat ini telah melawan hukum. Sebab telah berusaha menghalang-halangi tugas wartawan melakukan peliputan. “Sangat disayangkan oknum anggota dewan tersebut yang menggambarkan anggota dewan yang terhormat  tidak berpendidikan, padahal mereka wakil rakyat dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat,” kata Rahem.

“Bila oknum anggota dewan dari fraksi demokrat ini tidak meminta maaf secara terbuka baik lisan maupun tulisan yang dimuat di media, maka akan membawa kasus ini ke ranah hukum, sebab oknum anggota dewan ini, telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Pers.”

loading...