HARIANACEH.co.id — Kinerja perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS) memang sangat dahsyat sehingga membuat ekonomi, terutama perkembangan nilai tukar negara lainnya, ketar-ketir.

Efeknya pun sampai ke Indonesia. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat terseok hingga level Rp13.200 per USD. Untuk merespons kondisi ini, Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bakal mengeluarkan delapan paket kebijakan. Delapan paket tersebut diharapkan bisa membantu penguatan rupiah dengan memperkecil defisit transaksi berjalan.

“Pemerintah akan merespons pada akhir bulan ini dengan mengeluarkan paket kebijakan. Paket di Maret ini adalah inisiatif untuk membuat ekonomi kita lari,” terang Menko Perekonomian Sofyan Djalil, dalam acara CIMB Niaga Forum Economic, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2015).

Baca Juga:  Bank Mandiri Kucurkan Dana Rp15,3 T Dukung Infrastruktur Selama 2014

Adapun delapan upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan meliputi:

1. Mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur fleksibilitas Bea Masuk Anti Dumping Sementara dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagai respons jika terdapat lonjakan impor barang tertentu serta penyederhanaan prosedur dan mekanisme pengembalian.

2. Revisi PP Nomor 52 Tahun 2011 yang dikenal dengan tax allowance untuk mendorong peningkatan investasi langsung baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN).

3. Mendorong kebijakan peningkatan penggunaan biofuel yang saat ini ditetapkan sebesar 10 persen menjadi lebih tinggi lagi, dengan memperhatikan ketersediaan suplai serta kebijakan harga yang kompetitif.

Baca Juga:  Awali Perdagangan, Indeks Langsung Menguat

4. Keluarnya skema perpajakan khususnya untuk PPN industri pelayaran dalam negeri agar bisa lebih kompetitif.

5. Mendorong terbentuknya BUMN reasuransi untuk mengurangi defisit di neraca jasa khususnya asuransi.

6. Meningkatkan law enforcement untuk mendorong implementasi Undang-undang Mata Uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah untuk bertransaksi di dalam negeri.

7. Mendukung kewajiban penggunaan Letter of Credit untuk transaksi empat komoditas utama.

8. Memperbaiki sistem remitansi untuk memudahkan arus masuk pendapatan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri ke dalam sistem perbankan dalam negeri.

loading...