HARIANACEH.co.id — Istri muda Ketua nonaktif DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron diperiksa KPK. Perempuan bernama Siti Masnuri dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat suaminya.

“Jadi diperiksa untuk kasus TPPU. Ini pemeriksaan lanjutan,” kata anggota tim kuasa hukum keluarga Fuad, Danies Kurniartha, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2015).

Menurut dia, kliennya akan memberikan keterangan lanjutan soal asal muasal harta Fuad. Namun, ia enggan menjelaskan materi apa yang dicecar penyidik KPK.

Siti diketahui tiba di gedung KPK pukul 14:00 WIB. Ia langsung masuk ke lobi tanpa memberi komentar sedikitpun. Masnuri datang bersama kerabatnya.

Kasus suap Fuad Amin terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko pada 1 December 2014. Saat itu KPK juga menangkap perantara penerima suap yaitu Rauf serta perantara pemberi suap yaitu Darmono. Baru pada Selasa 2 Desember 2014, KPK menangkap Fuad di rumahnya di Bangkalan.

Baca Juga:  Pelabuhan Bakauheni ke Merak Sudah Dilintasi 50 Ribu Pemudik

Fuad Amin saat menjabat sebagai bupati Bangkalan mengajukan permohonan kepada BP Migas. Ia ingin wilayahnya mendapatkan alokasi gas bumi yang berasal dari eksplorasi Lapangan Ke-30 Kodeco Energy Ltd di lepas pantai Madura Barat di bawah pengendalian PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO).

Namun, sampai sekarang PHE-WMO tidak juga memberikan alokasi gas alam yang dimohonkan Fuad. Mereka menemui instalasi pipa penyalur gas bumi sampai sekarang belum juga selesai dibangun.

Kewajiban pembangunan pipa gas bumi ini ada di PT MKS. Perusahaan itu  merupakan pihak pembeli gas alam berdasar perjanjian jual beli gas alam (PJBG) untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Berdasar PJBG, PT MKS mendapatkan alokasi gas sebesar 40 BBTU dari BP Migas melalui Pertamina EP (PEP). MKS akan memasok gas sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur, Bangkalan, Madura.

Baca Juga:  Tahun Depan, Gaji Prajurit TNI AL Naik 6 Persen

Untuk memenuhi persyaratan PJBG, MKS bekerja sama dengan BUMD Bangkalan PD Sumber Daya. Namun, perjanjian yang mengatur Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam dan Kerja Sama Pengelolaan Jaringan Pipa antara MKS dan BUMD PD Sumber Daya ternyata tidak pernah diwujudkan MKS. Alhasil, gas bumi sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur tidak pernah dipasok MKS.

KPK pun menetapkan Fuad sebagai tersangka penerima suap berdasarkan pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Fuad terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Dalam kasus TPPU, Fuad Amin disangkakan pasal 3 UU No 8 tahun 2010 dan pasal 3 ayat (1) UU No 15 tahun 2002 yang diubah dengan UU No 25 tahun 2003. Ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

loading...