HARIANACEH.co.id — Direktur Eksekutif Institute for Essential Reform (IERS) Fabby Tumiwa menilai usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengisyaratkat untuk mengubah status PT PLN (Persero) sebagai perusahaan penyedia jaringan distribusi, transmisi,  jasa perawaran infrastruktur listrik dan membuka keran bagi perusahaan listrik swasta untuk membangun pembangkit listrik, akan berdampak pada rusaknya pasokan energi nasional.

“Itu tidak tepat sebenarnya. Tugas PLN itu kan mengamankan pasokan listrik nasional. Secara umum pasokan listrik kan selalu tersedia dari PLN,” ujarnya, dalam diskusi bertema energi di Bakoel Koffee, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2015)

Menurut Fabby, tugas pengamanan pasokan listrik tersebut tidak bisa diserahkan langsung ke pihak swasta. Pasalnya, swasta secara sewenang-wenang bisa saja menaikkan harga jual listrik ke masyarakat.

Baca Juga:  Rupiah Bisa Kena Imbas Dari Melemahnya Harga Minyak Dunia

“Kita tidak bisa menyerahkan pasokan listrik ke swasta dan menyerahkan harga jual listrik ke swasta ditambah regulasi pemerintah sering mandul,” ujarnya.

Fabby menambahkan, pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) tidak bisa diandalkan dalam mengamankan pasokan listrik nasional. Alasannya, IPP hanya dapat membangun 30 persen kapasitas nasional pembangkit listrik setiap tahunnya.

“Kalau kedepan itu kebutuhan listrik mencapai 6.000 sampai 7.000 megawatt (MW) per tahun itu swasta tidak bisa penuhi pasokannya karena swasta itu cuma mampu 30 persen dari pembangunan pembangkit listrik. Itu berbahaya mengancam pasokan energi nasional,” tutur dia.

Berbeda, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman mengatakan tidak masalah jika swasta mengambil alih pembangunan pembangkit tersebut, karena kunci dari pengendalian listrik ada pada transmisinya. Hal serupa juga terjadi di negara-negara lain, di mana perusahaan fokus pada transmisi sedangkan pembangkitnya dilimpahkan pada swasta.

Baca Juga:  Nilai Tukar Rupiah Melemah

“Fungsi dari semuanya ada di transmisi, selama itu dipegang pemerintah semuanya dikontrol sesuai dengan amanat Undang-Undang,” pungkasnya.

loading...