Oleh: Kamaruzzaman [1]

Kamaruzzaman
Kamaruzzaman

HARIANACEH.co.id — Sudah menjadi tradisi tahunan di Indonesia tiap menjelang lebaran, penduduk Muslim yang tinggal di kota-kota besar pada umumnya melakukan mudik besar-besaran ke kampung halamannya. Ada yang mudik dengan pesawat terbang, kapal laut, mobil, kereta api dan sepeda motor. Dari keseluruhan alat transportasi mudik, sepeda motor paling digemari bahkan tercatat pemudik dengan sepeda motor selalu mendominasi.

Mudik tidak hanya terjadi di Indonesia, di belahan bumi lain juga tidak ketinggalan. Seperti tradisi mudik di China saat liburan Imlek. Mudik Imlek merupakan fenomena pulang kampung terbesar di dunia. Manusia tidak hanya bergerak dari kota kota besar Tiongkok ke sanak keluarga satu negara, melainkan arus pulang kampung Imlek ini juga terjadi di berbagai sudut dunia. Disamping itu kita juga bisa menemukan fenomena yang sama di India saat Light Festival Dvipali, Amerika Serikat saat Thanksgiving.

Fenomena mudik memang tak basi untuk dikaji. Apalagi, saat ini ritual mudik terus ternodai oleh kemacetan, Infrastruktur belum rampung dan rentetan kecelakaan yang terus menghiasi media massa. Yang bertanggung jawab atas hal ini tentunya adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sejatinya hal ini harus disikapi dengan bijak dan cerdas oleh semua pihak, terutama pemerintah. Agar momentum mudik ini tidak menjadi “bom waktu” yang terus mengintai para pengguna jalan.

Angka Kecelakaan

Menurut informasi dari beberapa media, bahwa arus balik pada tahun ini akan terus berlangsung  hingga H+10. Karena itu, pemerintah dan pihak kepolisian harus lebih serius melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Jika dirunut ke fenomena mudik tiga tahun lalu, dimulai tahun 2012, Mabes Polri mencatat ada 4.700 kecelakaan secara nasional dengan kerugian materi mencapai Rp 8,95 miliar lebih (Kompas). Dari 4.700 kecelakaan, 820 meninggal dunia, 1.366 luka berat, dan 4.474 luka ringan. Jumlah kecelakaan terbesar terjadi pada tanggal 23 Agustus 2012 sebanyak 407 kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 74 orang, luka berat 129 dan luka ringan 436 dengan kerugian ditaksir sekitar Rp 988 juta lebih.

Sementara pada mudik lebaran tahun 2013, hingga H+6 lebaran, tercatat telah terjadi 3.061 kecelakaan lalu lintas (laka lantas) selama mudik dan arus balik Lebaran. Dari jumlah laka lantas tersebut, tercatat 686 orang meninggal dunia, 1.120 orang luka berat, dan sebanyak 4.034 orang yang lain mengalami luka ringan.  Berdasar jenis kendarannya, tercatat sepeda motor mencapai 3.875 unit. Berikutnya, kecelakaan yang melibatkan mobil tercatat 858 kejadian, mobil barang sebanyak 358, bus sebanyak 194, kendaraan tidak bermotor sebanyak 129, dan kendaraan khusus 20 (RadarJakarta.com)

Baca Juga:  Bersiap Mendengar 'Patologis' Berbicara

Sedangkan pada mudik lebaran tahun 2014, kasus kecelakaan lalu lintas tercatat 2.351 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak  516  jiwa. Jumlah korban meninggal dunia tersebut turun sekitar 22 persen jika dibandingkan pada 2013 yang mencapai 686.

Meski angka kecelakan pada 2014 terbilang tinggi, berdasarkan statistik data Polri, angka itu menunjukkan penurunan jumlah dibandingkan masa mudik Lebaran 2013 yang tercatat mencapai 3.061 kasus. Sedangkan untuk korban luka berat, tahun ini 813 korban. Jumlah tersebut turun sekitar 24 persen dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 1.120 korban. Untuk korban luka ringan, tercatat 3.067 atau turun sekitar 22  persen jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 4.034.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah tak hanya “cerdas menghimpun” data permasalahan kecalakaan dan kerugian. Namun, pemerintah juga harus “cerdas mengupas” dan menuntaskan problem mudik. Selama ini, terkesan pemerintah belum bekerja maksimal. Jika demikian adanya, penulis yakin problem mudik seperti kemacetan dan kecelakaan pasti akan terulang lagi di tahun ini. Namun demikian, upaya pemerintah dalam menekan angka kecelakaan tetap kita berikan apresisasi. Apalagi grafik menunjukkan, adanya penurunan angka kecelakaan dari tahun ke tahun, meskipun tidak terlalu signifikan. Namun, karena angka kecelakaan masih terhitung tinggi, tentunya hal ini belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Sehingga masyarakat masih menuntut agar angka kecelakaan terus ditekan hingga ke titik terendah.

Sejauhmana Peran Pemerintah?

Seharusnya, jauh-jauh hari pemerintah lewat Kementerian Perhubungan harus melakukan persiapan matang. Pertama, pemerintah melakukan persiapan lewat merancang konsep dan manajemen mudik secara matang, dari perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rambu lalu lintas, kelayakan terminal, bandara, dan pelabuhan. Kedua, memajemen kendaraan, melakukan perbaikan, dan uji kelayakan kendaraan, baik laut, darat, dan udara. Ketiga, melakukan pengawasan maksimal di seluruh lokasi rawan kecelakaan. Keempat, mengurangi jumlah kendaraan bermotor yang mudik. Tentunya, pemerintah harus mencari alternatif kendaraan, Seperti lewat mudik gratis yang saat ini sedang diterapkan serta konsep lain yang dapat menekan angka kecelakaan.

Baca Juga:  Dahulu Mulutmu Harimaumu, Kini Jarimu Monstermu

Selanjutnya, seluruh pihak juga harus bersinergi dengan pemerintah, seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan sebagainya. Mereka harus bekerja maksimal mengawal serius kegiatan mudik dari awal hingga akhir. Yang terpenting, pemerintah bukan sekadar “cerdas mengonsep” perubahan dan perbaikan manajemen mudik. Namun, konsep itu harus dijalankan serius dan konsisten.

Ladang Pembantaian

Banyaknya korban jiwa dalam musim mudik tahun-tahun yang lalu merupakan bencana nasional. Jika kondisi terus begini, maka setiap tahun bencana Nasional ini akan terus terulang. Mudik akan menjadi  “ladang pembantaian” terselubung edisi terbaru. Karena itu, harus ada keseriusan dari pemerintah untuk menekan korban jiwa. Harus ada kebijakan inovatif dari pemerintah agar kecelakaan lalu lintas saat mudik bisa ditekan.

Pemerintah tak boleh diam dan stagnan. Jika perlu, pemerintah harus membuat regulasi yang mengatur mudik. Regulasi itu harus mengatur soal perjalanan mudik yang menjamin kenyamanan dan keamanan bagi Masyarakat. Misalnya, dengan mewajibkan perusahaan BUMN agar menyediakan corporate social responsibilty (CSR) berbentuk mudik gratis bagi karyawannya dan masyarakat umum. Selain BUMN, perusahaan yang dianggap mampu juga harus diwajibkan.

Regulasi ini diharapkan bersifat mengikat dan memaksa dengan sanksi yang bisa membuat jera perusahaan. Pemerintah atau kepolisian tak berhak melarang masyarakat untuk menggunakan sepeda motor. Sifatnya paling hanya imbauan. Tak bisa memaksa masyarakat untuk tidak menggunakan motor. Namun,pemerintah harus memiliki alternatif agar masyarakat tak berpikir untuk mudik menggunakan motor. Sebab sekitar 70 % kecelakaan lalu lintas merupakan kontribusi Sepeda Motor.

Diakui atau tidak, semua kalangan meragukan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menuntaskan problem mudik. Hal itu bukan hanya sekadar “opini” atau perkiraan saja. Namun, masyarakat memang melihat “ketidakbecusan” dan “ketidakseriusan” pemerintah mengawal mudik. Jika serius, maka kemacetan dan kecelakaan pasti tak akan terjadi. Oleh karena itu, mudik kali ini merupakan momentum bagi pemerintah untuk membuktikan kerja keras dan tanggung jawabnya secara serius. Kalau kali ini gagal lagi, maka kredibilitas pemerintah akan terus dipertanyakan.


  1. Penulis adalah Dosen STAI Darul Hikmah, Guru PP. Darul Hikmah Islamiyah Aceh Barat, anggota Ikatan Penulis Santri Aceh
loading...