HARIANACEH.co.id — Jaksa Agung HM Prasetyo membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (Tim P4). Prasetyo berharap kehadiran tim ini dapat menjawab kritik pedas dari Presiden Joko Widodo agar kejaksaan dapat mengawal proses pembangunan di daerah.

Namun, rencana ini mendapat sejumlah kritik. Salah satunya datang dari Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen. Menurutnya, Jaksa Agung seharusnya mengerti apa maksud Presiden dengan meminta reformasi dari hulu ke hilir di korps Adhyaksa.

“Pembentukan tim ini bukanlah solusi tepat,” kata Halius, dalam keterangan persnya, Senin (27/6/2015).

Menurutnya, hal yang perlu dilakukannya adalah merombak jajaran internal Kejaksaan dan menginventarisasi masalah. “Benahi mental dan integritas para jaksa terlebih dahulu. Lakukan restrukturisasi organisasi dan terapkan pengawasan melekat,” tuturnya.

Baca Juga:  Press Release: Tim Penyelamat Aset Daerah Aceh

Direktur Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi berpendapat Tim P4 dinilai tak efektif. “Satgas tipikor yang kemarin saja masih kekurangan dana dan tidak ada kejelasan targetnya,” kata Uchok.

Jaksa Agung, kata dia, seharusnya cukup mengadakan workshop atau seminar yang pesertanya seluruh kepala daerah untuk memberikan informasi tentang apa saja yang harus dihindari saat melaksanakan proyek.

“Nanti di sana dijelaskan celah tindak pidana korupsi yang dapat berujung penindakan hukum oleh kejaksaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo membentuk Tim P4 untuk mengawal penyerapan anggaran pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

“Kalau selama ini pejabat selalu dikatakan takut, kami akan kawal dan amankan mereka. Para pejabat bisa memanfaatkan itu dan bisa bertanya kepada kami,” kata Prasetyo, di Gedung Kejagung, Jumat, 24 Juli.

Baca Juga:  Ruhut Kasih Salam Tiga Jari Saat Jadi Saksi Anas

Ia menjelaskan tim ini dibentuk sebagai salah satu cara mencegah terjadinya tindak pidana penyelewengan penyerapan anggaran di seluruh daerah.

loading...