HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

MUI Masih Menganggap BPJS Kesehatan Tidak Syar’i

2

HARIANACEH.co.id — Penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinyatakan Majelis Ulama Islam (MUI) tak sesuai dengan prinsip syar’iah. Pemerintah diminta untuk membenahi pelaksanaan BPJS Kesehatan ini agar lebih syar’iah.

“Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syar’ah, karena mengandung unsur gharar, maisir, dan riba,” demikian tertulis website resmi MUI, menyitir keputusan Komisi B2 Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Seindonesia V Tahun 2015.

Sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa Seindonesia V tahun 2015 sendiri berlangsung di Pesantren at-Tauhidiyah pada 7-10 Juni lalu. Putusan dikeluarkan pada 9 Juni.

Dalam keputusan tersebut, Islam bertujuan untuk merealisasikan jaminan yang bersifat umum dan mencakup seluruh individu umat Islam. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman, damai, dan saling menolong. Sejumlah hadits yang dilampirkan juga menyatakan hal serupa.

MUI juga merujuk pada Ijma’ Ulama, Dalil Aqli, AAOIFI tahun 2010 nomor 26 tentang Al-Ta’min Al-Islamy; Fatwa DSN MUI nomor 21 tentang Pedoman Asuransi syar’iah; Fatwa DSN-MUI nomor 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah; Fatwa DSN-MUI nomor 43 tentang ganti rugi (ta’widh). Semuanya merujuk pada asuransi yang adil merata untuk seluruh penduduk, tanpa pengecualian. Asuransi juga harus menjamin hal-hal pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan dan pengobatan agar terpenuhi.

“Jika hal-hal pokok ini tak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat,” tulis putusan MUI ini.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, MUI merekomendasikan pemerintah membuat standar minimum taraf hidup layak dalam kerangka jaminan kesehatan yang berlaku. MUI menilai standar ini sebagai wujud pelayanan publik terciptanya suasana kondusif masyarakat tanpa pilih-pilih. Modus operandi BPJS Kesehatan, termasuk aturan dan sistemnya, harus diubah lebih sesuai dengan prinsip syar’iah.

loading...