HARIANACEH.co.id — Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir larangan mantan narapidana  mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendukung keputusan tersebut. Dia menilai ada hak asasi seseorang yang dilanggar ketika larangan itu tetap berlaku.

“Ketika orang bersalah, dia bakal melalui proses (hukum) itu. Ketika dia selesai secara proses itu, masa kita tidak berikan kesempatan bagi hak-haknya untuk pemurnian kembali,” kata Surya di kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2015).

Surya memahami pemikiran logis masyarakat soal sosok mantan narapidana Namun dia menilai, larangan mantan napi ambil bagian di pilkada menjadi salah satu bentuk penghakiman yang tidak manusiawi.

Baca Juga:  Hak Angket untuk Ahok Akan Dicabut PAN

“Menghakimi dia (mantan narapidana) sepanjang masa saya pikir sayang lah, karena nilai-nilai kemanusiaan harus tetap hidup. Saya pikir NasDem berpikir ke arah sana,” katanya.

MK memutuskan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota (UU Pilkada) dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Putusan itu berarti MK membatalkan larangan mantan narapidana ikut di pilkada. MK mensyaratkan mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah wajib mengumumkan dan mengakui secara terbuka serta jujur statusnya tersebut kepada publik.

loading...