HARIANACEH.co.id¬†—¬†Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemarin mendesak pemerintah menyusun undang-undang untuk menyelaraskan industri pariwisata dengan prinsip Islam.

Gesaan MUI itu dibuat sehari setelah ia mengeluarkan fatwa mengharamkan program asuransi kesehatan yang dikelola pemerintah.

MUI yang mengadakan kongres tahunan tentang fatwa minggu ini kemarin mengatakan, industri pariwisata Indonesia harus berdasarkan syariah untuk mengekang ‘kerusakan akibat dari pariwisata.’

“MUI mendesak pemerintah menyusun undang-undang tentang hotel, wisata dan hiburan yang berlandaskan syariah,” kata MUI dalam pernyataan yang dikeluarkannya.

Menurut acara itu, pariwisata harus jauh dari elemen seperti pelacuran dan minuman keras.

Baca Juga:  Langkah Konkret untuk Palestina Harus Dihasilkan KTT OKI

Ia juga menyatakan, perlu ada standar mengenai etika dan perilaku yang harus diberlakukan terhadap wisatawan, termasuk larangan berbikini termasuk di pantai.

Pemerintah tidak terikat dengan apapun fatwa yang dikeluarkan dewan itu.

Namun, beberapa pemerintah daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, menggunakan fatwa tersebut sebagai panduan untuk menegakkan hukum kecil.

loading...