HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Ciptakan Kota Madani Tidak Dengan Cara “Onani”

35

Oleh: Fendra Tryshanie [1. Editor Eksekutif Harian Aceh Indonesia.]

HARIANACEH.co.id — Menyusuri sudut-sudut kota Banda Aceh tidaklah perlu waktu yang lama. Ibukota propinsi Aceh ini, walaupun sudah menyandang status kota besar, namum belumlah sejajar dengan kota-kota besar lainnya di tanah air.

Kota yang digadang-gadangkan menjadi salah satu model Kota Madani ini tentu belum sesuai ekspektasi. Masih banyak peri kehidupan yang harus dibenahi untuk menuju Kota Madani yang sesungguhnya. Bahkan tak jarang usaha pemerintah yang sungguh-sungguh justru menjadi boomerang yang acap kali menjadi trigger bagi khalayak untuk menyudutkan kebijakan-kebijakan yang memang terkadang konyol, tanpa melalui pertimbangan yang matang. Sehingga proses mewujudkannya pun terkesan “onani”, karena masyarakat belum siap dengan cita-cita mulia yang tengah diusung pemerintah periode sekarang ini.

Dalam membangun kota madani, idealnya adalah dengan melibaktan individu-individu yang siap dengan konsep tersebut. Akan sulit sekali mencapai cita-cita besar jika orang-orang didalamnya belum siap bahkan sama sekali belum terbentuk kearah yang dicitakan. Jika masyarakat madani sudah terbentuk, maka cita-cita kota madani bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan.

Masyarakat Madani yg dalam bahasa Inggrisnya Civilized (beradab) Society (masyarakat) dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya. Bolehlah kita simpulkan sebagai masyarakat yang berperadaban. Jika dibandingkan dengan zaman jahilliyah, tentunya kita sudah sangat berperadaban. Akan tetapi kalau kita hitung dari usia kota yang sudah renta ini, maka Banda Aceh masih tertinggal ratusan tahun dari kota-kota tua lainnya di dunia.

Ada hal penting yang selalu lepas dari pengamatan kita. Dalam membangun sebuah peradaban, ada pilar-pilar penyangga yang tidak boleh lepas dari tanggung jawab dalam mewujudan cita-cita madani. Tidak akan terwujud sebuah capaian jika dalam hal ini hanya pemerintah yang dipersalahkan.

Baca Juga

APBA dan Elit Yang Tuli

Mengenang Bencana Tsunami

Memory SMONG

LGBT Bermunculan di…

Kaum Waria dan Kid Zaman Now

Pilar penegak masyarakat madani merupakan institusi-institusi yang ikut mengambil bagian dari control sosial yang berfungsi mengkritik kebijakan-kebijakan diskriminatif pemerintah, serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Adapun pilar-pilar dimaksud adalah LSM, Pers, Perguruan Tinggi, Supremasi Hukum dan Partai Politik.

Kelima institusi ini menjadi bagian penting dalam membangun sebuah peradaban. Kehilangan salah satu pilar merupakan hilangnya potensi untuk mewujudkan cita-cita membangun masyarakat madani. Jika hari ini yang terjadi di Banda Aceh adalah pemaksaan kehendak dari pemerintah dengan mengabaikan peran dari kelima pilar tersebut, maka akan sulit mewujudkan masyarakat madani.

Artinya, jika Kota Madani adalah impian bersama, maka peran pemerintah hanyalah salah satu dari sekian banyak peran yang harus dimainkan. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Semua orang harus terlibat dalam membangun suatu mimpi yang nantinya akan menjadi kebanggan bagi semua orang yang hidup di kota ini.

Sebaliknya, jika pemerintah sendiri menutup diri untuk segala bentuk masukan yang cecarkan ketelinganya, maka pemimpin kota ini akan kehilangan kepercayaan masyarakatnya. Akan banyak sendi penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat kota akan terabaikan karena pemerintah akan selalu sibuk mencari formula baru yang tidak akan pernah ditemukan untuk membangun Kota Madani.

Keterbukaan ruang publik adalah salah satu formula yang baik dalam mewujudkan masyarakat madani yang nantinya secara otomatis membentuk Kota Madani. Semua lapisan masyarakat harus diberi kebebasan dan kesempatan untuk bersuara. Semua orang berhak untuk didengarkan. Mengemukakan pendapat, menyuarakan aspirasi. Pemerintah harus menyediakan ruang-ruang untuk berdiskusi secara interaktif dengan semua kalangan. Bukan dengan menutup diri lalu menerapkan kebijakan dengan membabi buta.

Tidaklah baik ketika pemerintah hanya menjadi milik suatu golongan dan hanya bersedia membuka diri dalam diskusi untuk golongan tententu.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat